Jonan Utamakan Keselamatan Dibanding Bangun Transportasi
A
A
A
JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan mengaku, tidak mau membangun sarana transportasi jika pemenuhan-pemenuhan atas dasar keselamatan tak terpenuhi.
Hal tersebut menjadi sasaran program kerjanya hingga 2019 selama dia menjabat sebagai Menhub yang disampaikannya dalam rapat RAPBN-P hari ini.
"Mulai tahun ini, setiap pengeluaran investasi yang pakai APBN harus ada analisa dan target soal perbaikan layanan masyarakat dan peningkatan keselamatan transportasi. Kalau enggak terpenuhi, walaupun sudah ada dalam APBN, tidak akan dilakukan atau ditunda. Sampai target itu terpenuhi," ujarnya di Gedung DPR RI Jakarta, Rabu (21/1/2015).
Sehingga, lanjut dia, tidak akan terjadi lagi dimasa lalu di beberapa daerah, pembangunan fasilitas pelabuhan yang tidak ada jalan aksesnya.
"Nanti kita jadi bingung, ini pelabuhan untuk manusia atau untuk ikan. Kalau untuk ikan mungkin enggak perlu ada aksesnya. Ini contohnya," kata dia.
Jonan juga memohon maaf jika nanti prosesnya agak panjang dalam pembangunannya. Mungkin akan tambah 2-3 pekan untuk dikaji dan dianalisa.
"Ya, jadi nanti ada badan independen di luar subsekstor darat, laut dan kereta api, dari Kementerian Perhubungan untuk bertanggung jawab atas analisa ini. Jadi uangnya enggak mubazir," ujarnya.
Karena, paling banyak pembangunan pelabuhan itu dilakukan terus menerus. Artinya tidak pernah selesai.
"Tahun itu dibangun dan enggak pernah selesai. Saya sebagai menteri nggak setuju. Karena uang rakyat dibuang-buang saja, pelabuhan dibangun tiap tahun tapi enggak selesai-selesai," tandas Jonan.
Hal tersebut menjadi sasaran program kerjanya hingga 2019 selama dia menjabat sebagai Menhub yang disampaikannya dalam rapat RAPBN-P hari ini.
"Mulai tahun ini, setiap pengeluaran investasi yang pakai APBN harus ada analisa dan target soal perbaikan layanan masyarakat dan peningkatan keselamatan transportasi. Kalau enggak terpenuhi, walaupun sudah ada dalam APBN, tidak akan dilakukan atau ditunda. Sampai target itu terpenuhi," ujarnya di Gedung DPR RI Jakarta, Rabu (21/1/2015).
Sehingga, lanjut dia, tidak akan terjadi lagi dimasa lalu di beberapa daerah, pembangunan fasilitas pelabuhan yang tidak ada jalan aksesnya.
"Nanti kita jadi bingung, ini pelabuhan untuk manusia atau untuk ikan. Kalau untuk ikan mungkin enggak perlu ada aksesnya. Ini contohnya," kata dia.
Jonan juga memohon maaf jika nanti prosesnya agak panjang dalam pembangunannya. Mungkin akan tambah 2-3 pekan untuk dikaji dan dianalisa.
"Ya, jadi nanti ada badan independen di luar subsekstor darat, laut dan kereta api, dari Kementerian Perhubungan untuk bertanggung jawab atas analisa ini. Jadi uangnya enggak mubazir," ujarnya.
Karena, paling banyak pembangunan pelabuhan itu dilakukan terus menerus. Artinya tidak pernah selesai.
"Tahun itu dibangun dan enggak pernah selesai. Saya sebagai menteri nggak setuju. Karena uang rakyat dibuang-buang saja, pelabuhan dibangun tiap tahun tapi enggak selesai-selesai," tandas Jonan.
(izz)