Pemerintah Harus Hati-hati Penanaman Modal di BUMN
Senin, 26 Januari 2015 - 22:39 WIB
Pemerintah Harus Hati-hati Penanaman Modal di BUMN
A
A
A
JAKARTA - Pengamat Ekonomi dari Universitas Sam Ratulangi Manado, Agus Tony Poputra mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam melakukan Penanaman Modal Negara (PMN) di BUMN.
"Saat ini, banyak BUMN dalam keadaan terpuruk sehingga membutuhkan suntikan dana. Namun, bila suntikan dana terlalu tiba-tiba dan BUMN diminta membuat proposal dalam jangka waktu singkat, akan sangat berbahaya,” ujarnya melalui siaran pers, Senin (26/1/2015).
Poputra menganalogikan kondisi ini seperti “praktik” di satuan kerja pemerintah daerah. Melalui pagu anggaran tertentu yang diberikan secara top down, perangkat daerah kemudian diminta membuat program dan kegiatannya.
Walhasil, program dan kegiatan yang dibuat hancur-hancuran tanpa mempertimbangkan hasil dan memunculkan berbagai moral hazard.
Menurut dia, pada BUMN tertentu yang selama ini mengelola dana terbatas, kemudian akan dikucurkan dana besar. Mereka akan kebingungan dalam membuat program dan kegiatan ke depan.
“Kemungkinan besar proposal yang dibuat awut-awutan. Akibatnya apa yang diinginkan tidak tercapai. Bahkan memunculkan potensi korupsi, serta penghamburan uang negara," tegasnya.
Menurut Poputra, mereka seharusnya diberi waktu yang cukup untuk merevisi tujuan dan strategi sebelum membuat proposal dana kepada pemerintah sehingga cocok dengan tujuan jangka menengah dan panjang, serta terkendali.
"Saat ini, banyak BUMN dalam keadaan terpuruk sehingga membutuhkan suntikan dana. Namun, bila suntikan dana terlalu tiba-tiba dan BUMN diminta membuat proposal dalam jangka waktu singkat, akan sangat berbahaya,” ujarnya melalui siaran pers, Senin (26/1/2015).
Poputra menganalogikan kondisi ini seperti “praktik” di satuan kerja pemerintah daerah. Melalui pagu anggaran tertentu yang diberikan secara top down, perangkat daerah kemudian diminta membuat program dan kegiatannya.
Walhasil, program dan kegiatan yang dibuat hancur-hancuran tanpa mempertimbangkan hasil dan memunculkan berbagai moral hazard.
Menurut dia, pada BUMN tertentu yang selama ini mengelola dana terbatas, kemudian akan dikucurkan dana besar. Mereka akan kebingungan dalam membuat program dan kegiatan ke depan.
“Kemungkinan besar proposal yang dibuat awut-awutan. Akibatnya apa yang diinginkan tidak tercapai. Bahkan memunculkan potensi korupsi, serta penghamburan uang negara," tegasnya.
Menurut Poputra, mereka seharusnya diberi waktu yang cukup untuk merevisi tujuan dan strategi sebelum membuat proposal dana kepada pemerintah sehingga cocok dengan tujuan jangka menengah dan panjang, serta terkendali.
(dmd)
Lihat Juga :
