Kebijakan Tumpang Tindih Tantangan Ekonomi RI
Kebijakan Tumpang Tindih Tantangan Ekonomi RI
A
A
A
JAKARTA - Indonesia masih mempunyai banyak tantangan ekonomi untuk menjadi negara dengan lingkungan peraturan yang kondusif untuk operasi bisnis.
Salah satunya dengan mencari solusi dari banyaknya kebijakan yang tumpang tindih, baik antar kementerian maupun antara pusat dan daerah.
"Berdasarkan riset yang kami lakukan di 2014, beberapa tantangan utama dari pemerintahan sebelumnya adalah bagaimana memaksimalkan fungsi koordinasi, adanya inovasi kebijakan dan monitoring berkala. Tantangan ini masih akan dihadapi pemerintah saat ini," ujar Managing Director sekaligus pendiri Presisi Indonesia Titik Anas di Hotel Pullman, Jakarta, Kamis (29/1/2015).
Menurutnya. kebijakan yang sifatnya komperehensif dan menyeluruh di berbagai bidang, perlu dikomunikasikan secara berkala.
"Dalam konteks bernegara, kebijakan sebaiknya berbasis pada perencanaan yang menentukan arah kebijakan suatu bangsa. Perencanaan tersebut dimonitor dan ditinjau ulang secara berkala, sehingga pada akhir masa 5 tahun, tidak terjadi lagi," jelasnya.
Perubahan faktor-faktor eksternal dapat diantisipasi dengan riset dan analisis data terkini. Kebijakan harus disesuaikan dengan konsisi perkembangan terkini karena Indonesia tidak bergerak dalam ruang vakum.
"Indonesia merupakan bagian dari tatanan ekonomi global yang dinamis. Untuk itu diperlukan kebijakan yang dinamis dan inovatif," ujar dia.
Titik mengatakan, peran kementerian koordinator (Kemenko) sangat penting dan dapat lebih dimaksimalkan dalam menjalankan fungsi koordinasi. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi.
Kemenko harus aktif sehingga tumpang tindih dan pertentangan kebijakan antar kementerian ataupun pusat daerah tidak terjadi.
Dengan demikian, kementerian yang ada di bawahnya dan pemerintah daerah lebih terarah dalam melakukan terobosan.
"Kebijakan yang strategis bagi pembangunan perekonomian untuk rakyat memerlukan perhitungan cermat atas alternatif yang akan dipilih. Untuk ini, riset sangat diperlukan," Pungkas Titik.
Salah satunya dengan mencari solusi dari banyaknya kebijakan yang tumpang tindih, baik antar kementerian maupun antara pusat dan daerah.
"Berdasarkan riset yang kami lakukan di 2014, beberapa tantangan utama dari pemerintahan sebelumnya adalah bagaimana memaksimalkan fungsi koordinasi, adanya inovasi kebijakan dan monitoring berkala. Tantangan ini masih akan dihadapi pemerintah saat ini," ujar Managing Director sekaligus pendiri Presisi Indonesia Titik Anas di Hotel Pullman, Jakarta, Kamis (29/1/2015).
Menurutnya. kebijakan yang sifatnya komperehensif dan menyeluruh di berbagai bidang, perlu dikomunikasikan secara berkala.
"Dalam konteks bernegara, kebijakan sebaiknya berbasis pada perencanaan yang menentukan arah kebijakan suatu bangsa. Perencanaan tersebut dimonitor dan ditinjau ulang secara berkala, sehingga pada akhir masa 5 tahun, tidak terjadi lagi," jelasnya.
Perubahan faktor-faktor eksternal dapat diantisipasi dengan riset dan analisis data terkini. Kebijakan harus disesuaikan dengan konsisi perkembangan terkini karena Indonesia tidak bergerak dalam ruang vakum.
"Indonesia merupakan bagian dari tatanan ekonomi global yang dinamis. Untuk itu diperlukan kebijakan yang dinamis dan inovatif," ujar dia.
Titik mengatakan, peran kementerian koordinator (Kemenko) sangat penting dan dapat lebih dimaksimalkan dalam menjalankan fungsi koordinasi. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi.
Kemenko harus aktif sehingga tumpang tindih dan pertentangan kebijakan antar kementerian ataupun pusat daerah tidak terjadi.
Dengan demikian, kementerian yang ada di bawahnya dan pemerintah daerah lebih terarah dalam melakukan terobosan.
"Kebijakan yang strategis bagi pembangunan perekonomian untuk rakyat memerlukan perhitungan cermat atas alternatif yang akan dipilih. Untuk ini, riset sangat diperlukan," Pungkas Titik.
(izz)
Explore More