DPR Bisa Panggil Kementerian Terkait

JAKARTA - Kalangan DPR menilai ada ketidaksesuaian pandangan anta-instansi pemerintah dalam menyikapi rencana pembangunan Pelabuhan Cilamaya, Karawang, Jawa Barat.

Hal itu disampaikan menyusul adanya pernyataan dari Kementerian Perhubungan soal bakal terus dilanjutkannya pembangunan Pelabuhan Cilamaya. Sementara, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) justru menyatakan akan mengkaji ulang rencana pembangunan Pelabuhan Cilamaya.

Anggota Komisi V DPR Eldie Suwandie mengatakan, sikap Menteri Perhubungan Ignasius Jonan yang bertolak belakang dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas Adrinof Chaniago bisa dipertanyakan oleh anggota dewan. Nantinya, kata dia, tidak hanya persoalan sisi teknis soal Pelabuhan Cilamaya yang harus dijelaskan.

Namun juga persoalan lain, seperti analisa mengenai dampak lingkungan (amdal) dan lokasi pelabuhan yang berdekatan dengan pipapipa penyalur minyak dan gas milik Pertamina. “Jika wilayah Cilamaya dipaksakan dibangun pelabuhan, tidak cuma berbahaya, namun bisa mengganggu produksi dan suplai migas nasional. Akan saya tanyakan semua kepada Menteri Perhubungan,” kata Eldie dalam keterangan persnya di Jakarta kemarin.

Sementara Kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago, Komisi V bisa menggali mengapa rencana tersebut harus dikaji ulang. Termasuk di antaranya faktor-faktor apa saja yang menjadi alasan, mengapa rencana pembangunan dianggap tidak layak. “Jika alasan Menteri PPN/Kepala Bappenas yang bisa diterima dan lebih akurat, maka kami akan minta pemerintah untuk membatalkan proyek tersebut.

Jangan menghambur-hamburkan anggaran untuk proyek yang mubazir,” lanjut Eldie. Menurut dia, Menteri Perhubungan juga harus menjelaskan, mengapa tidak melanjutkan saja pembangunan Pelabuhan Bojanegara di Banten. Apalagi, saat ini pembangunan tersebut mengalami kemacetan meski anggaran sudah turun tahun sebelumnya.

“Rencana pembangunan Cilamaya, karena Tanjung Priok yang sudah penuh. Mengapa tidak di Bojanegara saja yang relatif tidak bermasalah,” kata Eldie. Sementara, penolakan terhadaprencanapembangunanPelabuhan Cilamaya juga disuarakan aktivis Urban Poor Consortium (UPC) Wardah Hafidz.

Menurut Wardah, Menteri Perhubungan tidak bisa memaksakan rencana pembangunan Pelabuhan Cilamaya. Dasarnya jelas, karena amdal yang dinilai bermasalah. Seharusnya, pemerintah memberi contoh yang baik mengenai prosedur proyek yang benar. “Kalau tidak ada amdal, ya tidak bisa,” katanya.

Di sisi lain, Wardah menyoroti dampak bagi nelayan. Dengan adanya pelabuhan, jelas kondisi sosial ekonomi masyarakat akan semakin memprihatinkan. Jika mereka dahulu berprofesi sebagai pencari ikan, maka akan terdegradasi menjadi kuli pelabuhan.

Yanto kusdiantono