Bupati Kudus Paparkan Program KUP ke Jokowi

JAKARTA - Bupati Kudus Musthofa hari ini bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di kompleks Istana Negara, untuk memaparkan program kredit usaha produktif (KUP) yang akan diujicobakan di Kudus.

Dalam pertemuan ini, Jokowi ditemani Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga dan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Sofyan Djalil.

Musthofa mengatakan, program ini merupakan salah satu amanat Undang-Undang tentang kredit usaha rakyat (KUR).

"Kenapa saya lakukan itu, karena KUP ini adalah memberikan kredit usaha produktif kepada masyarakat kecil yang non-bankable. Selama ini yang bankable adalah kredit fungsional, konvensional," ujarnya di Istana Negara, Jakarta, Selasa (3/1/2015).

Pihaknya menyarankan program KUP untuk masyarakat kecil sesuai program Jokowi. Maka, kredit akan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar non-bankable.

"Kebetulan pada kali ini kami akan diujicobakan di kabupaten kami," imbuh dia.

Program ini, lanjut Musthofa, akan dilaksanakan mulai tahun ini dengan cakupan di setiap kecamatan. Alokasi dana sendiri akan didapatkan dari perbankan yang berada di sekitar wilayah Kudus.

"Itu cukup sederhana, alokasi untuk dana kredit ini nanti semua alokasinya dari bank. Sebab akan dijamin melalui lembaga penjaminan dengan tarif premi yang relatif murah. Tujuannya kita ingin merubah mindset bahwa saat ini masyarakat mendapat bantuan dari pemerintah bukan lagi dana hibah dan bansos, tetapi dana pinjaman dan masyarakat kita didik untuk berkarya," tuturnya.

Pinjaman yang akan diberlakukan dengan kartu KUP ini akan diperoleh masyarakat mulai dari Rp5 juta hingga Rp20 juta tanpa jaminan.

"Dalam waktu dekat ini sudah kita launching. Ini pengawasannya mudah karena sudah kami identifikasi, mulai dari mereka bekerja, usahanya apa, dan kami juga ada pendamping wirausaha yang akan kita tata," imbuh dia.

Target pinjaman kredit yang akan diincar dari program ini berkisar 10%-20% masyarakat mulai dari sektor UMKM, petani, peternak hingga pedagang.

"Ini lumayan besar dari jumlah penduduk di Kabupaten Kudus yang total penduduknya hampir 1 juta. Itu kan sudah mencukupi. Pemerintah bekerja bagaimana jangan sampai ada masyarakat yang tidak berkarya dan bekerja, dan memfasilitasi yang tidak mampu mengakses lembaga keuangan yang harus memberikan jaminan," papar Musthofa.

Pihaknya juga meminta bunga pinjamannya tidak sampai 10%. "Ya bayar dong, namanya utang ya bayar. Lima tahun bisa, bunganya saya minta 6%," tandas dia.