Pindad Genjot Produksi Senjata

JAKARTA - PT Pindad (Persero) siap meningkatkan produksi untuk memenuhi permintaan senjata oleh pemerintah untuk diberikan kepada TNI/ Polri. Kesiapan ini sejalan dengan rencana perolehan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp700 miliar yang diusulkan pada RAPBN-P 2015.

”Kemenhan (Kementerian Pertahanan) pada 2015 meningkatkan pembelian senjata hingga 40%. Kami (Pindad) siap memenuhinya dengan terus meningkatkan kualitas dan kapasitas produksi senjata dan amunisi,” kata Direktur Utama PT Pindad (Persero) Silmy Karim sebelum mengikuti Rapat Kerja Panja PMN dengan Komisi VI DPR di Gedung MPR/DPRRI, Jakarta, kemarin.

Menurut Silmy, proses transformasi di Pindad tengah berlangsung dengan tiga target yaitu mampu memenuhi keinginan dari pemerintah untuk memenuhi alutsista, memenuhi spesifikasi dan kualitas dari konsumen, dan menyiapkan Pindad bersaing dengan produsen senjata internasional. Ia menjelaskan, kebutuhan dana PMN sebesar Rp700 miliar pada 2015 akan dialokasikan untuk perbaikan lini produksi alutsista sebesar Rp593,5 miliar.

Perbaikan ini meliputi pengembangan lini amunisi kaliber besar dan roket, lini produksi tank dan kendaraan tempur, serta amunisi kaliber kecil senjata laras panjang dan laras pendek. Selanjutnya pengembangan bisnis produk industrial untuk mendukung poros maritim Rp66,5 miliar, meliputi bisnis peledak, bisnis sarana, dan pertahanan transportasi.

Sedangkan sebesar Rp25 miliar dialokasikan untuk pengembangan fasilitas produk dan proses learning center serta pengembangan kompetensi sumber daya manusia sebesar Rp15 miliar. Menurut Silmy, proses transformasi di PT Pindad tengah berlangsung dengan tiga target yaitu mampu memenuhi keinginan dari pemerintah untuk memenuhi alutsista, memenuhi spesifikasi dan kualitas dari konsumen, dan menyiapkan Pindad bersaing dengan produsen senjata internasional.

Silmy yang baru sekitar 40 hari menjabat dirut Pindad ini menuturkan, tantangan yang dihadapi perusahaan saat ini adalah bagaimana memenuhi kebutuhan alutsista dalam negeri yang dikaitkan dengan penghematan devisa, peningkatan pajak, peningkatan jumlah lapangan pekerjaan, dan pengembangan teknologi. ”Tidak ada alasan untuk tidak mandiri dari sisi alutsista,” ungkapnya.

Heru febrianto/Ant