Kadin Akui Banyak Pengusaha Mangkir Pajak
Rabu, 04 Februari 2015 - 18:50 WIB
Kadin Akui Banyak Pengusaha Mangkir Pajak
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Suryo Bambang Sulisto (SBS) mengakui, banyak pengusaha yang sering menghindar dari pengenaan pajak. Karena, adanya tarif pajak yang melambung tinggi.
"Seandainya pajak tarifnya itu masuk akal, toh semua akan membayar dan akhirnya pendapatan negara naik," ujarnya di Menara Kadin, Jakarta, Rabu (4/2/2015).
Suryo mengungkapkan, sulitnya menjadi pengusaha di dalam negeri lantaran tidak didukung dengan sejumlah regulasi yang baik. "Sekarang ini kondisi lingkungan pengusaha Indonesia kalau dibanding negara lain tidak menguntungkan," kata dia.
"Di sini pajak tinggi, bunga bank juga tinggi, logistik tinggi dan urusan perizinan ribet. Seharusnya ini tugas pemerintah untuk bagaimana persaingan antar pengusaha merata dengan negara lain," tambahnya.
Menurutnya, jika pemerintah terlalu tinggi mematok target penerimaan pajak maka akan menimbulkan efek domino.
"Jika tarif pajak ini tidak realistis, dampaknya akan ke industri. Kalau industrinya tidak jalan maka akan berdampak pada PHK pegawai. Akhirnya angka pengangguran meningkat. Ini tidak kita inginkan," jelas dia.
Meski komplain habis-habisan soal kebijakan pemerintah di sektor pajak, pihaknya tidak ingin dicap sebagai orang yang anti pajak.
"Kita tidak anti terhadap upaya pemerintah menaikkan pendapatan pajak, tapi caranya itu jangan keliru. Jangan sampai membuat kondisi tidak kondusif yang menyebabkan rusak semua," tandasnya.
"Seandainya pajak tarifnya itu masuk akal, toh semua akan membayar dan akhirnya pendapatan negara naik," ujarnya di Menara Kadin, Jakarta, Rabu (4/2/2015).
Suryo mengungkapkan, sulitnya menjadi pengusaha di dalam negeri lantaran tidak didukung dengan sejumlah regulasi yang baik. "Sekarang ini kondisi lingkungan pengusaha Indonesia kalau dibanding negara lain tidak menguntungkan," kata dia.
"Di sini pajak tinggi, bunga bank juga tinggi, logistik tinggi dan urusan perizinan ribet. Seharusnya ini tugas pemerintah untuk bagaimana persaingan antar pengusaha merata dengan negara lain," tambahnya.
Menurutnya, jika pemerintah terlalu tinggi mematok target penerimaan pajak maka akan menimbulkan efek domino.
"Jika tarif pajak ini tidak realistis, dampaknya akan ke industri. Kalau industrinya tidak jalan maka akan berdampak pada PHK pegawai. Akhirnya angka pengangguran meningkat. Ini tidak kita inginkan," jelas dia.
Meski komplain habis-habisan soal kebijakan pemerintah di sektor pajak, pihaknya tidak ingin dicap sebagai orang yang anti pajak.
"Kita tidak anti terhadap upaya pemerintah menaikkan pendapatan pajak, tapi caranya itu jangan keliru. Jangan sampai membuat kondisi tidak kondusif yang menyebabkan rusak semua," tandasnya.
(izz)
Lihat Juga :
