DPR Minta Penghapusan PBB Dikaji Kembali
Senin, 09 Februari 2015 - 15:18 WIB
DPR Minta Penghapusan PBB Dikaji Kembali
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Fadli Zon mengatakan, kebijakan soal wacana penghapusan PBB (pajak bumi dan bangunan) dan zonasi Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) harus melalui proses kajian mendalam. Dia melihat, banyak kebijakan instan dan tidak melalui proses pengkajian panjang.
Tidak hanya itu, jika penghapusan PBB dan zonasi NJOP ini betul-betul dihapus, disinyalir akan menjadi kerugian untuk pendapatan pemerintah daerah.
"Coba dikaji dulu gitu, semaksimal mungkin, undang para ahli, tokoh, stakeholder dalam hal ini juga kepala daerah. Bagaimana pendapat mereka tentang masalah ini," ujar Fadli di Gedung DPR RI Jakarta, Senin (9/2/2015)
Menurutnya, jangan ada pernyataan dulu baru kemudian dilihat dampaknya. Karena ya seperti itu banyak terjadi. Seperti masalah kartu pintar, kemudian kurikulum pendidikan.
Fadli mengatakan, ini adalah kabinet sungguhan bukan coba-coba. "Jadi seharusnya mereka mengkaji dulu secara mendalam, bagaimana implikasinya," ucapnya.
Sebenarnya, lanjut dia, sederhana, jangan melakukan perubahan-perubahan tanpa kajian mendalam yang alamiah atau melihatkan pelaku kepentingan. "Ada banyak yang harus diajak bicara supaya nanti keputusannya tidak dikoreksi atau ada penentang-penentang," tandasnya.
Tidak hanya itu, jika penghapusan PBB dan zonasi NJOP ini betul-betul dihapus, disinyalir akan menjadi kerugian untuk pendapatan pemerintah daerah.
"Coba dikaji dulu gitu, semaksimal mungkin, undang para ahli, tokoh, stakeholder dalam hal ini juga kepala daerah. Bagaimana pendapat mereka tentang masalah ini," ujar Fadli di Gedung DPR RI Jakarta, Senin (9/2/2015)
Menurutnya, jangan ada pernyataan dulu baru kemudian dilihat dampaknya. Karena ya seperti itu banyak terjadi. Seperti masalah kartu pintar, kemudian kurikulum pendidikan.
Fadli mengatakan, ini adalah kabinet sungguhan bukan coba-coba. "Jadi seharusnya mereka mengkaji dulu secara mendalam, bagaimana implikasinya," ucapnya.
Sebenarnya, lanjut dia, sederhana, jangan melakukan perubahan-perubahan tanpa kajian mendalam yang alamiah atau melihatkan pelaku kepentingan. "Ada banyak yang harus diajak bicara supaya nanti keputusannya tidak dikoreksi atau ada penentang-penentang," tandasnya.
(dmd)
