Dorong IKM, Kemenperin Siapkan Rp600 M
Dorong IKM, Kemenperin Siapkan Rp600 M
A
A
A
DENPASAR - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengalokasikan anggaran Rp600 miliar untuk pengembangan industri kecil dan menengah (IKM). Anggaran tersebut diprioritaskan untuk program percepatan penambahan wirausaha baru berbasis hilirisasi agro dan tambang. D
irjen IKM Kemenperin Euis Saedah mengatakan, Kemenperin dalam lima tahun ke depan menargetkan penciptaan wirausaha industri kelas menengah atau sedang sebanyak 4.500 unit dan 20.000 unit industri kecil. Tahun pertama diperkirakan hanya akan terwujud sebanyak 200 industri sedang dan 2.000 industri kecil.
Melalui program pemberdayaan IKM, Kemenperin akan mencari wirausaha yang potensial naik kelas dari skala kecil ke sedang ataupun langsung masuk ke usaha skala sedang. “Kita pancing misalnya siapa yang punya modal Rp500 juta, kita bim-bing sampai jadi (usaha), kasih bantuan mesin misalnya Rp100 juta atau Rp200 juta, kan dia sudah jadi pengusaha kelas sedang,” ungkap dia kepada media di selasela Rapat Koordinasi Kemenperin dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Wilayah II Tahun 2015 di Denpasar, Bali, kemarin.
Menurut Euis, upaya quick win atau percepatan penambahan wirausaha baru dilakukan dengan menggandeng berbagai pihak seperti Dinas Perdagangan, perguruan tinggi, ataupun lembaga swasta. “Yang penting kita balapan,” ujarnya. Euis juga tidak melarang jika ada wirausaha potensial yang hendak berhubungan langsung dengan Kemenperin.
Adapun sektor agro dan tambang mendapat prioritas mengingat melimpahnya sumber daya alam di Indonesia yang potensial untuk bisnis. Untuk hilirisasi agro, penekanannya pada sektor rumput laut, kakao, kopi, rotan, dan bambu/kayu. Demikian halnya sektor tambang yang ditekankan pada hilirnya seperti komponen atau suku cadang kendaraan, termasuk pemanfaatannya dalam usaha terkait seperti jasa bengkel kendaraan.
Euis menambahkan, penciptaan wirausaha baru terutama skala kecil di kawasan luar Jawa akan diutamakan. Adapun usaha skala menengah kemungkinan basisnya tetap di Pulau Jawa. Program ini diharapkan bisa menambah secara cepat jumlah pengusaha di Indonesia yang saat ini baru sekitar 1,6% dari total penduduk.
Menurut Euis, dalam baseline APBN 2015 awalnya anggaran untuk IKM hanya Rp300 miliar, namun lantas mendapat tambahan dari APBN-P senilai Rp105 miliar dan akan ditambah lagi Rp200 miliar dari dana perwilayahan sehingga total anggaran untuk IKM menjadi Rp600 miliar.
Sementara itu, pelaku industri kreatif yang mana banyak didominasi IKM meminta kementerian dan lembaga terkait mencari solusi terkait instrumen pembiayaan yang masih saja menjadi persoalan klasik bagi pengusaha pemula. Ketua Umum Asosiasi Industri Animasi dan Kreatif Indonesia (AINAKI) Ardian Elkana mengatakan, pelaku industri kreatif masih dihadapkan pada sulitnya akses pembiayaan.
Padahal berdasar Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 disebutkan bahwa hak cipta juga bisa menjadi jaminan. “Harus ada kejelasan mekanisme pembiayaan,” ucapnya. Menteri Perindustrian (Menperin) Saleh Husin mengatakan, industri kreatif merupakan sektor yang berpotensi memacu anak-anak muda agar lebih maju.
Jika dikelola secara benar, 16 subsektor industri kreatif bisa menghasilkan devisa yang luar biasa. “Kemenperin mendukung penuh pengembangan industri kreatif dan nanti sinergi juga dengan Badan Ekonomi Kreatif. Termasuk juga memfasilitasi akses pasar dari produk-produk usaha kreatif sehingga bisa diterima di pasar dalam dan luar negeri,” tutupnya.
Inda susanti
irjen IKM Kemenperin Euis Saedah mengatakan, Kemenperin dalam lima tahun ke depan menargetkan penciptaan wirausaha industri kelas menengah atau sedang sebanyak 4.500 unit dan 20.000 unit industri kecil. Tahun pertama diperkirakan hanya akan terwujud sebanyak 200 industri sedang dan 2.000 industri kecil.
Melalui program pemberdayaan IKM, Kemenperin akan mencari wirausaha yang potensial naik kelas dari skala kecil ke sedang ataupun langsung masuk ke usaha skala sedang. “Kita pancing misalnya siapa yang punya modal Rp500 juta, kita bim-bing sampai jadi (usaha), kasih bantuan mesin misalnya Rp100 juta atau Rp200 juta, kan dia sudah jadi pengusaha kelas sedang,” ungkap dia kepada media di selasela Rapat Koordinasi Kemenperin dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Wilayah II Tahun 2015 di Denpasar, Bali, kemarin.
Menurut Euis, upaya quick win atau percepatan penambahan wirausaha baru dilakukan dengan menggandeng berbagai pihak seperti Dinas Perdagangan, perguruan tinggi, ataupun lembaga swasta. “Yang penting kita balapan,” ujarnya. Euis juga tidak melarang jika ada wirausaha potensial yang hendak berhubungan langsung dengan Kemenperin.
Adapun sektor agro dan tambang mendapat prioritas mengingat melimpahnya sumber daya alam di Indonesia yang potensial untuk bisnis. Untuk hilirisasi agro, penekanannya pada sektor rumput laut, kakao, kopi, rotan, dan bambu/kayu. Demikian halnya sektor tambang yang ditekankan pada hilirnya seperti komponen atau suku cadang kendaraan, termasuk pemanfaatannya dalam usaha terkait seperti jasa bengkel kendaraan.
Euis menambahkan, penciptaan wirausaha baru terutama skala kecil di kawasan luar Jawa akan diutamakan. Adapun usaha skala menengah kemungkinan basisnya tetap di Pulau Jawa. Program ini diharapkan bisa menambah secara cepat jumlah pengusaha di Indonesia yang saat ini baru sekitar 1,6% dari total penduduk.
Menurut Euis, dalam baseline APBN 2015 awalnya anggaran untuk IKM hanya Rp300 miliar, namun lantas mendapat tambahan dari APBN-P senilai Rp105 miliar dan akan ditambah lagi Rp200 miliar dari dana perwilayahan sehingga total anggaran untuk IKM menjadi Rp600 miliar.
Sementara itu, pelaku industri kreatif yang mana banyak didominasi IKM meminta kementerian dan lembaga terkait mencari solusi terkait instrumen pembiayaan yang masih saja menjadi persoalan klasik bagi pengusaha pemula. Ketua Umum Asosiasi Industri Animasi dan Kreatif Indonesia (AINAKI) Ardian Elkana mengatakan, pelaku industri kreatif masih dihadapkan pada sulitnya akses pembiayaan.
Padahal berdasar Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 disebutkan bahwa hak cipta juga bisa menjadi jaminan. “Harus ada kejelasan mekanisme pembiayaan,” ucapnya. Menteri Perindustrian (Menperin) Saleh Husin mengatakan, industri kreatif merupakan sektor yang berpotensi memacu anak-anak muda agar lebih maju.
Jika dikelola secara benar, 16 subsektor industri kreatif bisa menghasilkan devisa yang luar biasa. “Kemenperin mendukung penuh pengembangan industri kreatif dan nanti sinergi juga dengan Badan Ekonomi Kreatif. Termasuk juga memfasilitasi akses pasar dari produk-produk usaha kreatif sehingga bisa diterima di pasar dalam dan luar negeri,” tutupnya.
Inda susanti
(bbg)
Explore More