Diguyur Rp20 Triliun, Desa Akan Sepanas Senayan
Sabtu, 14 Februari 2015 - 15:05 WIB
Diguyur Rp20 Triliun, Desa Akan Sepanas Senayan
A
A
A
JAKARTA - Dana anggaran pembangunan desa sebesar Rp20 triliun telah disetujui DPR RI pada rapat paripurna, Jumat (13/2/2015) malam. Sejumlah pihak meragukan efisiensi penggelontoran dana tersebut lantaran institusi desa belum siap. Bahkan akan memicu konflik politik, di mana desa akan sepanas Senayan.
"Masalahnya jika institusi tidak tertata maka akan ada konflik politik. Karena dana pusat selain masuk kas desa juga masuk ke kelompok masyarakat, petani, nelayan dan ormas-ormas," ujar Ekonom Senior Didik J Rachbini dalam diskusi Perspektif Indonesia di Gado-Gado Boplo, Jakarta, Sabtu (14/2/2015).
Atas dana desa ini, menurut Didik, demokrasi di tingkat bawah akan semakin kompetitif. Bahkan dana kampanye dalam pemilihan umum di desa bisa lebih besar dibanding sejumlah dana desa yang diberikan.
"Di Jogja aja, ada dua desa kaya raya. Untuk pemilihan kepala desa saja bisa habis Rp10 miliar. Bayangkan saja, kalau di desa ada uang fresh masuk, maka akan semakin banyak efeknya," ungkap Didik.
Di sisi lain, kata Didik, institusi desa belum siap untuk menampung dana desa sebesar Rp1,4 miliar per desa. "Di desa ada Badan Usaha Milik Desa, namun tidak seluruhnya ada inovasi, SDM, teknologi, termasuk sektor mana yang digarap, belum jelas karena pemerintah tidak serius," paparnya.
Ketidaksiapan institusi desa inilah yang akan memicu konflik politik. Sebab itu, pemerintah harus bisa menguatkan eksistensi BUMD, selanjutnya secara serius membangun road map institusi-isntitusi penyangga di desa.
"Jadi fungsi pemerintah secara politik sebagai pemberi dana. Namun, jika institusi tidak terbangun, maka desa akan menjadi ajang pertarungan elit saja," tandasnya.
"Masalahnya jika institusi tidak tertata maka akan ada konflik politik. Karena dana pusat selain masuk kas desa juga masuk ke kelompok masyarakat, petani, nelayan dan ormas-ormas," ujar Ekonom Senior Didik J Rachbini dalam diskusi Perspektif Indonesia di Gado-Gado Boplo, Jakarta, Sabtu (14/2/2015).
Atas dana desa ini, menurut Didik, demokrasi di tingkat bawah akan semakin kompetitif. Bahkan dana kampanye dalam pemilihan umum di desa bisa lebih besar dibanding sejumlah dana desa yang diberikan.
"Di Jogja aja, ada dua desa kaya raya. Untuk pemilihan kepala desa saja bisa habis Rp10 miliar. Bayangkan saja, kalau di desa ada uang fresh masuk, maka akan semakin banyak efeknya," ungkap Didik.
Di sisi lain, kata Didik, institusi desa belum siap untuk menampung dana desa sebesar Rp1,4 miliar per desa. "Di desa ada Badan Usaha Milik Desa, namun tidak seluruhnya ada inovasi, SDM, teknologi, termasuk sektor mana yang digarap, belum jelas karena pemerintah tidak serius," paparnya.
Ketidaksiapan institusi desa inilah yang akan memicu konflik politik. Sebab itu, pemerintah harus bisa menguatkan eksistensi BUMD, selanjutnya secara serius membangun road map institusi-isntitusi penyangga di desa.
"Jadi fungsi pemerintah secara politik sebagai pemberi dana. Namun, jika institusi tidak terbangun, maka desa akan menjadi ajang pertarungan elit saja," tandasnya.
(dmd)
