RI-Freeport Sepakat Bangun Smelter di Papua
Senin, 16 Februari 2015 - 09:37 WIB
RI-Freeport Sepakat Bangun Smelter di Papua
A
A
A
TIMIKA - Pemerintah dan PT Freeport Indonesia akhirnya menyepakati rencana pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) di Papua, tepatnya di kawasan industri terpadu Timika.
Fasilitas tersebut akan menjadi bagian dari pembangunan kapasitas smelter nasional. ”Selanjutnya Kementerian ESDM akan membentuk tim untuk menelaah kapasitas smelter nasional yang akan memetakan kembali kebutuhan kapasitas olah secara nasional,” ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said dalam konferensi pers bersama di Timika, Papua, kemarin.
Sudirman mengatakan, smelter di Papua akan dibangun oleh Pemda Papua dengan menggandeng investor. Pemda Papua akan membuat tim kerja guna mempersiapkan kawasan, sekaligus menyaring calon investor bagi pembangunan fasilitas tersebut. Freeport pun menurutnya akan mendukung penuh keberadaan smelter tersebut dengan memasok konsentrat sesuai kapasitas yang akan dibangun.
Gubernur Papua Luka Enembe menyambut baik kesepakatan yang terjadi. Dia menegaskan bahwa pemda akan menyiapkan semua hal yang menjadi kebutuhan untuk merealisasikan integrasi smelter dan kawasan industri yang sedang dibangun. ”Lahan sudah siap, dana pun kita siap membantu,” tandasnya.
Dia memaparkan, kawasan industri yang tengah disiapkan untuk tahap pertama seluas 650 ha dan akan dikembangkan hingga 2.000 ha. Saat ini, kata Lukas, pemda akan mematangkan dulu komitmen pembangunan smelter sekaligus menyeleksi investor yang betul-betul memiliki kesiapan dana maupun kemampuan.
Sementara, Direktur Utama Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin menyatakan, bagi Freeport, keputusan ini merupakan suatu rangkaian dukungan bagi penyelesaian masalah pengolahan produksi konsentrat secara nasional. Dengan kebutuhan nasional untuk pengolahan sekurang-kurangnya 4 juta ton per tahun, Freeport menyadari bahwa memang dibutuhkan pembangunan smelter lainnya.
Karena itu, Freeport tetap akan melihat sejauh mana kebutuhan ekspansi smelter yang telah ada di Gresik. Saat ini Freeport masih melanjutkan proses pembangunan smelter di Jawa Timur tersebut. Maroef pun menegaskan komitmen Freeport untuk meningkatkan kontribusi bagi masyarakat dan negara.
Pada kesempatan yang sama anggota Komisi VII DPR Tony Wardoyo menilai kesepakatan yang tercapai merupakan langkah maju yang harus diapresiasi semua pihak. ”Pemerintah daerah harus memanfaatkan momentum ini dengan sebaikbaiknya. Proses ini harus dijaga sebaik-baiknya, jangan ada pengaruh kepentingan-kepentingan tertentu,” tandasnya.
Sebelumnya Bupati Mimika Eltinus Omaleng mengancam, jika Freeport tidak bangun smelter lebih baik angkat kaki meninggalkan Papua. Lantaran keinginan itu merupakan keinginan rakyat Papua.
M faizal
Fasilitas tersebut akan menjadi bagian dari pembangunan kapasitas smelter nasional. ”Selanjutnya Kementerian ESDM akan membentuk tim untuk menelaah kapasitas smelter nasional yang akan memetakan kembali kebutuhan kapasitas olah secara nasional,” ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said dalam konferensi pers bersama di Timika, Papua, kemarin.
Sudirman mengatakan, smelter di Papua akan dibangun oleh Pemda Papua dengan menggandeng investor. Pemda Papua akan membuat tim kerja guna mempersiapkan kawasan, sekaligus menyaring calon investor bagi pembangunan fasilitas tersebut. Freeport pun menurutnya akan mendukung penuh keberadaan smelter tersebut dengan memasok konsentrat sesuai kapasitas yang akan dibangun.
Gubernur Papua Luka Enembe menyambut baik kesepakatan yang terjadi. Dia menegaskan bahwa pemda akan menyiapkan semua hal yang menjadi kebutuhan untuk merealisasikan integrasi smelter dan kawasan industri yang sedang dibangun. ”Lahan sudah siap, dana pun kita siap membantu,” tandasnya.
Dia memaparkan, kawasan industri yang tengah disiapkan untuk tahap pertama seluas 650 ha dan akan dikembangkan hingga 2.000 ha. Saat ini, kata Lukas, pemda akan mematangkan dulu komitmen pembangunan smelter sekaligus menyeleksi investor yang betul-betul memiliki kesiapan dana maupun kemampuan.
Sementara, Direktur Utama Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin menyatakan, bagi Freeport, keputusan ini merupakan suatu rangkaian dukungan bagi penyelesaian masalah pengolahan produksi konsentrat secara nasional. Dengan kebutuhan nasional untuk pengolahan sekurang-kurangnya 4 juta ton per tahun, Freeport menyadari bahwa memang dibutuhkan pembangunan smelter lainnya.
Karena itu, Freeport tetap akan melihat sejauh mana kebutuhan ekspansi smelter yang telah ada di Gresik. Saat ini Freeport masih melanjutkan proses pembangunan smelter di Jawa Timur tersebut. Maroef pun menegaskan komitmen Freeport untuk meningkatkan kontribusi bagi masyarakat dan negara.
Pada kesempatan yang sama anggota Komisi VII DPR Tony Wardoyo menilai kesepakatan yang tercapai merupakan langkah maju yang harus diapresiasi semua pihak. ”Pemerintah daerah harus memanfaatkan momentum ini dengan sebaikbaiknya. Proses ini harus dijaga sebaik-baiknya, jangan ada pengaruh kepentingan-kepentingan tertentu,” tandasnya.
Sebelumnya Bupati Mimika Eltinus Omaleng mengancam, jika Freeport tidak bangun smelter lebih baik angkat kaki meninggalkan Papua. Lantaran keinginan itu merupakan keinginan rakyat Papua.
M faizal
(ftr)
