Ekonom: Target Pajak Pemerintah Terlalu Tinggi
Senin, 16 Februari 2015 - 18:40 WIB
Ekonom: Target Pajak Pemerintah Terlalu Tinggi
A
A
A
JAKARTA - Chief Economist PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) Anggito Abimanyu menilai, target pemerintah menaikkan penerimaan pajak hingga 29,5% menjadi Rp1.484 triliun terlalu tinggi. Seharusnya, target kenaikan pajak maksimal 20%.
"Target penerimaan APBN-P 2015 lebih banyak tantangan daripada peluang, target penerimaan pajak tersebut sangat menantang. Saya agak merinding melihat target begitu tinggi, saya belum pernah membuat target perencanaan yang begitu tinggi. Selama 10 tahun, saya belum penah melihat yang terlalu tinggi, biasanya cuma 20%," katanya dalam Pemaparan Outlook Ekonomi Makro Indonesia 2015 di Gedung BRI I, Jakarta, Senin (16/2/2015).
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang merosot hingga 5,02% juga akan menjadi salah satu hambatan pemenuhan target realisasi penerimaan pajak tersebut.
"Pemenuhan target pajak butuh ekstra effort. Itu bisa dicapai, namun tidak menolong perekonomian karena pertumbuhan ekonomi yang melambat membutuhkan relaksasi," imbuh dia.
Lebih lanjut Abimanyu mengatakan, jika pajak excessive (tinggi), maka akan berdampak ke masyarakat. Di mana, masyarakat semestinya diberikan stimulus. Apalagi dalam kondisi deflasi dimana terjadi penurunan secara nominal.
"Sebab itu, saya menyarankan (pemerintah) membuat mitigasi atau plan B. Jangan sampai belanja telah dibuat, namun anggaran tidak ada. Itu tantangan perbankan yang tidak mudah," pungkasnya.
"Target penerimaan APBN-P 2015 lebih banyak tantangan daripada peluang, target penerimaan pajak tersebut sangat menantang. Saya agak merinding melihat target begitu tinggi, saya belum pernah membuat target perencanaan yang begitu tinggi. Selama 10 tahun, saya belum penah melihat yang terlalu tinggi, biasanya cuma 20%," katanya dalam Pemaparan Outlook Ekonomi Makro Indonesia 2015 di Gedung BRI I, Jakarta, Senin (16/2/2015).
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang merosot hingga 5,02% juga akan menjadi salah satu hambatan pemenuhan target realisasi penerimaan pajak tersebut.
"Pemenuhan target pajak butuh ekstra effort. Itu bisa dicapai, namun tidak menolong perekonomian karena pertumbuhan ekonomi yang melambat membutuhkan relaksasi," imbuh dia.
Lebih lanjut Abimanyu mengatakan, jika pajak excessive (tinggi), maka akan berdampak ke masyarakat. Di mana, masyarakat semestinya diberikan stimulus. Apalagi dalam kondisi deflasi dimana terjadi penurunan secara nominal.
"Sebab itu, saya menyarankan (pemerintah) membuat mitigasi atau plan B. Jangan sampai belanja telah dibuat, namun anggaran tidak ada. Itu tantangan perbankan yang tidak mudah," pungkasnya.
(izz)
