Pelabuhan Cilamaya Tetap Dibutuhkan

JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan Pelabuhan Cilamaya di Karawang tetap dibutuhkan untuk mengurangi kepadatan di Pelabuhan Tanjung Priok.

”Pelabuhan Cilamaya tetap dibutuhkan dalam rangka mengantisipasi kepadatan yang ada di Priok. Akhirnya Pelabuhan Cilamaya bisa menurunkan biaya logistik dari dan ke pelabuhan mengingat Cilamaya letaknya tak jauh kawasan industri,” ungkap Deputi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Lucky Eko Wuryanto di Jakarta kemarin.

Menurut Lucky, saat ini kajian proyek Pelabuhan Cilamaya terus dilakukan, terutama mencari lokasi yang tepat. Sebelumnya rencana pembangunan Pelabuhan Cilamaya telah selesai ketika studi kelayakan dilakukan. Namun, belakangan timbul masalah sebab lokasi pembangunannya berada di bawah pipa eksplorasi milik PT Pertamina sehingga studi kelayakannya diulang.

Alasannya, jika pembangunan dilanjutkan, akan merugikan Pertamina. ”Akhirnya dicari win-win solution, dibuatkan studi baru. Namun, tetap, Pelabuhan Cilamaya ini dibutuhkan, tinggal kita lihat opsi studinya seperti apa,” ucap Lucky. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Bidang Infrastruktur Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Zulnahar Usman menyatakan, kalangan swasta tetap berharap pembangunan Pelabuhan Cilamaya tetap dilaksanakan.

Namun, proyek tersebut harus diwujudkan melalui sinergi antara pemerintah dan swasta. ”Bagaimanapun pembangunan Pelabuhan Cilamaya sangat dibutuhkan. Namun, jika swasta diberikan peran sendirian, saya kira juga sulit karena tetap butuh dukungan pemerintah,” kata Zulnahar.

Menurutnya, pengembangan dan pembangunan pelabuhan untuk komersial harus terintegrasi, terutama integrasi pada sektor pendukung seperti akses jalan dan akses lain yang mempermudah penyaluran distribusi logistik peti kemas. ”Kalau Tanjung Priok saja yang diharapkan, saya kira tidak bisa, harus ada pelabuhan lain di mana-mana mengingat biaya logistik kita juga sudah sangat tinggi,” ungkap dia.

Sebelumnya Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengatakan, pembangunan Pelabuhan Cilamaya tetap akan dilanjutkan. Namun, keberlanjutan proyek tersebut tidak akan memanfaatkan dana APBN. Dia beralasan, anggaran APBN tidak diperuntukkan bagi kalangan usaha maupun bisnis.

”Lebih baik membangun pelabuhan perintis. Saya kira pembangunan Pelabuhan Cilamaya itu untuk menyaingi pelabuhan komersial yang ada atau selama ini yang dikelola PT Pelindo,” kata Jonan belum lama ini. Menurut dia, pihaknya selaku regulator hanya akan berperan untuk mempermudah perizinan, termasuk membantu dari sisi akses alur pelayaran.

”Kementerian Perhubungan hanya bisa memberikan jaminan percepatan perizinan. Termasuk dari sisi infrastruktur laut sepertirambudanalurpelayaran. Jadi, tidak akan ada dana APBN di sana (Cilamaya),” ungkap dia. Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) saat ini tengah membentuk tim pengkaji terkait rencana pembangunan Pelabuhan Cilamaya.

Tim tersebut diharapkan bisa memberikan rekomendasi dalam waktu satu bulan ke depan. Tim pengkaji tersebut akan melanjutkan hasil studi kelayakan yang sebelumnya telah dilakukan pada pemerintahan sebelumnya. PT Pertamina meminta lokasi pembangunan Pelabuhan Cilamaya dipindahkan karena mengganggu operasi migas PT PertaminaHuluEnergi Offshore North West Java (ONWJ).

Vice President Corporate Communication Pertamina Ali Mundakir menegaskan bahwa pihaknya telah mengirim surat kepada Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) kemudian dilanjutkan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk diteruskan kepada Presiden agar pembangunan Pelabuhan Cilamaya tidak dibangun di wilayah kerja migas miliknya.

Pertamina, lanjutnya, meminta kepada pemerintah untuk mempertimbangkan kembali pembangunan pelabuhan tersebut. ”Kami telah menyampaikan semua kepada pemerintah guna dipertimbangkan kembali,” kata dia.

Ichsan amin