IMES Nilai Pembentukan Konsorsium Smelter Konyol
Rabu, 18 Februari 2015 - 19:32 WIB
IMES Nilai Pembentukan Konsorsium Smelter Konyol
A
A
A
JAKARTA - Direktur Eksekutif Indonesia Mining Energy Studies (IMES) Erwin Usman menilai, gagasan pemerintah membentuk konsorsium pembangunan pabrik pemurnian dan pengolahan mineral (smelter) konyol. Bahkan, motif gagasan tersebut perlu dipertanyakan.
Seperti diketahui, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta pengusaha tambang pemegang Kontrak Karya (KK) penghasil tembaga membuat konsorsium pembangunan smelter. Hal ini agar pembangunan smelter dapat dilakukan secara bersama-sama.
Perusahaan pemegang KK penghasil tembaga tersebut adalah PT Freeport Indonesia, PT Newmont Nusa Tenggara (NNT), PT Kalimantan Surya Kencana dan PT Gorontalo Minning.
"Gagasan Ditjen Minerba untuk memberi keringanan pada perusahaan pemegang KK tersebut, merupakan komedi yang tidak lucu. Patut dipertanyakan motifnya," ujarnya seperti dalam rilisnya, Rabu (18/2/2015).
Menurutnya, tindakan tersebut sangat terlambat dan terlalu banyak mengulur waktu lantaran mengikuti keinginan korporasi pemegang KK.
Padahal, jika konsisten dengan perintah dalam UU Minerba Nomor 4/2009, seharusnya upaya-upaya tersebut sudah dilakukan intensif sejak 2010 hingga 2013.
"Nah harusnya pada 2014 hingga 2015 ini sudah masuk tahapan penegakan hukum," pungkas dia.
Seperti diketahui, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta pengusaha tambang pemegang Kontrak Karya (KK) penghasil tembaga membuat konsorsium pembangunan smelter. Hal ini agar pembangunan smelter dapat dilakukan secara bersama-sama.
Perusahaan pemegang KK penghasil tembaga tersebut adalah PT Freeport Indonesia, PT Newmont Nusa Tenggara (NNT), PT Kalimantan Surya Kencana dan PT Gorontalo Minning.
"Gagasan Ditjen Minerba untuk memberi keringanan pada perusahaan pemegang KK tersebut, merupakan komedi yang tidak lucu. Patut dipertanyakan motifnya," ujarnya seperti dalam rilisnya, Rabu (18/2/2015).
Menurutnya, tindakan tersebut sangat terlambat dan terlalu banyak mengulur waktu lantaran mengikuti keinginan korporasi pemegang KK.
Padahal, jika konsisten dengan perintah dalam UU Minerba Nomor 4/2009, seharusnya upaya-upaya tersebut sudah dilakukan intensif sejak 2010 hingga 2013.
"Nah harusnya pada 2014 hingga 2015 ini sudah masuk tahapan penegakan hukum," pungkas dia.
(izz)
