Aturan Buka Data Nasabah Bank untuk Pajak Ditunda

JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana akan membuka data nasabah kaya di sektor perbankan yang tidak tertib membayar pajak. DJP juga berencana akan memblokir rekening wajib pajak (WP) yang tidak tertib.

Namun, kerahasiaan data nasabah tidak bisa dibuka sembarangan. Langkah pemblokiran rekening wajib pajak nakal akan diatur dalam Ketentuan Umum Perpajakan (KUP).

Sejauh ini, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro baru saja memastikan aturan ini batal atau ditunda sampai waktu yang tidak ditentukan. Meski demikian, Bambang tidak menjelaskan secara pasti alasan pembatalan rencana penerapan aturan ini.

"Ini ditunda sampai waktu yang tidak ditentukan. Alasan penundaannya, ya sampai aturannya sesuai. Bukan banyak keluhan, tapi kita nanti melihat hukumnya yang tepat," katanya di Kemenkeu, Jakarta, Jumat (20/2/2015).

Namun, dia tetap masih menjanjikan akan membahas lebih jauh mengenai UU KUP sebelum penerapan aturan ini. "Peraturannya tidak diberlakukan pokoknya. Nanti UU KUP kita bahas dulu," ujarnya.

Sebelumnya, dalam rapat Komisi XI DPR RI, Dirjen Pajak Sigit Priyadi Pramudito menuturkan, langkah pemblokiran rekening wajib pajak nakal diatur dalam KUP. Langkah ini diambil setelah wajib pajak ditetapkan sebagai pengemplang pajak.

Menurutnya, sebelum memblokir rekening, langkah awal harus membuka data nasabah terlebih dulu. Sigit menjamin pihaknya tidak bakal sembarangan melakukan penyisiran maupun pemblokiran terhadap rekening para wajib pajak, tetap yang berhak adalah pihak perbankan.

"Dibuka dalam rangka untuk memeriksa kalau ada tindak pidana. Kita tidak mungkin sembarangan membuka rahasia," tutur dia.

Pihaknya bakal memblokir seluruh rekening yang dimiliki penunggak pajak dan hanya dapat dibuka jika yang bersangkutan akan membayarkan semua tunggakannya. "Bank blokir, dibuka kalau isinya diambil untuk ngisi utang pajak. Baru nanti dibuka lagi tabungannya," kata Sigit.