APBNP 2015 Tak Bisa Jadi Instrumen Tunggal Nawacita
Selasa, 24 Februari 2015 - 15:08 WIB
APBNP 2015 Tak Bisa Jadi Instrumen Tunggal Nawacita
A
A
A
JAKARTA - Peneliti dari Indef Imaduddin Abdullah mengatakan, APBNP 2015 yang sudah ditetapkan pemerintah, tidak dapat dijadikan instrumen tunggal untuk mewujudkan program pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) yang bertajuk nawacita.
Pasalnya, banyak yang mengatakan bahwa penyaluran APBNP 2015 ini ditakutkan tidak mampu berfungsi dengan baik penyalurannya untuk pembangunan Indonesia.
"Sebetulnya, pemerintah harus berupaya keras agar APBNP 2015 ini dapat berfungsi sebagai stimulan pembangunan nasional," ujarnya di Kantor Indef, Jakarta, Selasa (24/2/2015).
Imaduddin menilai, pemerintah harus memfokuskan pada pemebangunan yang mengedepankan pada proyek prioritas. Karena proyek prioritas inilah yang nanti bakal memberikan kesejahteraan untuk rakyat.
"Harus dipilah proyek mana yang menjadi prioritas dan harus difokuskan. Diselesaikan satu persatu secara terkonsep agar pada akhirnya bisa selesai dengan baik dan tidak ada proyek yang mandek," terang dia.
Selain itu, pemerintah juga mesti menciptakan iklim investasi kondusif serta birokrasi yang efektif dalam percepatan pembangunan untuk kemajuan ekonomi bangsa.
"Ini satu hal yang paling rasional dan realistis untuk mempercepat pelaksanaan agenda pembangunan nasional," pungkasnya.
Pasalnya, banyak yang mengatakan bahwa penyaluran APBNP 2015 ini ditakutkan tidak mampu berfungsi dengan baik penyalurannya untuk pembangunan Indonesia.
"Sebetulnya, pemerintah harus berupaya keras agar APBNP 2015 ini dapat berfungsi sebagai stimulan pembangunan nasional," ujarnya di Kantor Indef, Jakarta, Selasa (24/2/2015).
Imaduddin menilai, pemerintah harus memfokuskan pada pemebangunan yang mengedepankan pada proyek prioritas. Karena proyek prioritas inilah yang nanti bakal memberikan kesejahteraan untuk rakyat.
"Harus dipilah proyek mana yang menjadi prioritas dan harus difokuskan. Diselesaikan satu persatu secara terkonsep agar pada akhirnya bisa selesai dengan baik dan tidak ada proyek yang mandek," terang dia.
Selain itu, pemerintah juga mesti menciptakan iklim investasi kondusif serta birokrasi yang efektif dalam percepatan pembangunan untuk kemajuan ekonomi bangsa.
"Ini satu hal yang paling rasional dan realistis untuk mempercepat pelaksanaan agenda pembangunan nasional," pungkasnya.
(izz)
Lihat Juga :
