Tiga Langkah Tekan Defisit Neraca Pendapatan Primer
Selasa, 24 Februari 2015 - 18:10 WIB
Tiga Langkah Tekan Defisit Neraca Pendapatan Primer
A
A
A
JAKARTA - Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia memandang pemerintah perlu mengambil langkah-langkah agar investasi asing yang masuk dan pengambilan keuntungan yang dibawa investor ke luar negeri menjadi lebih seimbang, agar defisit neraca pendapatan primer dapat ditekan.
Langkah-langkah tersebut, pertama memberlakukan repatriation requirement dan meningkatkan reserve requirement untuk investasi asing.
"Repatriation/surrender requirement adalah menetapkan syarat-syarat bagi investor yang akan melakukan repatriasi investasinya, sebagaimana yang dilakukan negara berkembang lain seperti Tiongkok dan India," kata Direktur CORE Indonesia Hendri Saparini di Jakarta, Selasa (24/2/2015).
Reserve requirement adalah penetapan batas minimum cadangan yang harus disimpan di Bank Indonesia (BI) untuk investasi dalam mata uang asing. Cara ini juga perlu diperkuat dengan memberlakukan ketentuan jangka waktu minimal bagi investor asing untuk menarik dana keluar.
Harapannya, kata Hendri, agar modal tidak keluar-masuk dengan sangat cepat. China, Brazil dan Vietnam merupakan negara berkembang yang menetapkan reserve requirement yang tinggi. Langkah kedua, memperdalam pasar keuangan.
Menurutnya, pendalaman pasar keuangan diperlukan agar terjadi diversifikasi dan perluasan instrumen pasar keuangan yang dapat mendorong terjadinya re-investasi (investasi kembali) di pasar keuangan.
Langkah ketiga, mengurangi penerbitan obligasi pemerintah. Salah satu penyebab besarnya capital outflow adalah pembiayaan utang, terutama karena dalam beberapa tahun terakhir pemerintah membiayai 74% kebutuhan utang dari penerbitan obligasi.
Dia menjelaskan, penerbitan obligasi dari pemerintah yang menawarkan yield tinggi ini tidak dapat diikuti sektor swasta. Sehingga, sektor swasta mencari sumber pembiayaan dari pinjaman luar negeri dengan risiko perubahan nilai tukar yang tinggi.
Ditambah lagi, suku bunga acuan di dalam negeri (BI Rate) masih bertahan di level yang cukup tinggi. Salah satu cara 'lunak' yang dapat dilakukan adalah mempermudah sektor swasta untuk menggali sumber keuangan dan mengurangi besarnya capital outflow akibat pembayaran hutang, Pemerintah sebaiknya mengurangi ketergantungan pembiayaan dari penerbitan obligasi.
"Harapannya, agar sektor swasta dapat bersaing untuk menerbitkan obligasi dan tidak terkena dampak volatilitas perubahan kurs yang tinggi," terangnya.
Langkah terakhir yakni melakukan pengendalian arus modal keluar.
Langkah-langkah tersebut, pertama memberlakukan repatriation requirement dan meningkatkan reserve requirement untuk investasi asing.
"Repatriation/surrender requirement adalah menetapkan syarat-syarat bagi investor yang akan melakukan repatriasi investasinya, sebagaimana yang dilakukan negara berkembang lain seperti Tiongkok dan India," kata Direktur CORE Indonesia Hendri Saparini di Jakarta, Selasa (24/2/2015).
Reserve requirement adalah penetapan batas minimum cadangan yang harus disimpan di Bank Indonesia (BI) untuk investasi dalam mata uang asing. Cara ini juga perlu diperkuat dengan memberlakukan ketentuan jangka waktu minimal bagi investor asing untuk menarik dana keluar.
Harapannya, kata Hendri, agar modal tidak keluar-masuk dengan sangat cepat. China, Brazil dan Vietnam merupakan negara berkembang yang menetapkan reserve requirement yang tinggi. Langkah kedua, memperdalam pasar keuangan.
Menurutnya, pendalaman pasar keuangan diperlukan agar terjadi diversifikasi dan perluasan instrumen pasar keuangan yang dapat mendorong terjadinya re-investasi (investasi kembali) di pasar keuangan.
Langkah ketiga, mengurangi penerbitan obligasi pemerintah. Salah satu penyebab besarnya capital outflow adalah pembiayaan utang, terutama karena dalam beberapa tahun terakhir pemerintah membiayai 74% kebutuhan utang dari penerbitan obligasi.
Dia menjelaskan, penerbitan obligasi dari pemerintah yang menawarkan yield tinggi ini tidak dapat diikuti sektor swasta. Sehingga, sektor swasta mencari sumber pembiayaan dari pinjaman luar negeri dengan risiko perubahan nilai tukar yang tinggi.
Ditambah lagi, suku bunga acuan di dalam negeri (BI Rate) masih bertahan di level yang cukup tinggi. Salah satu cara 'lunak' yang dapat dilakukan adalah mempermudah sektor swasta untuk menggali sumber keuangan dan mengurangi besarnya capital outflow akibat pembayaran hutang, Pemerintah sebaiknya mengurangi ketergantungan pembiayaan dari penerbitan obligasi.
"Harapannya, agar sektor swasta dapat bersaing untuk menerbitkan obligasi dan tidak terkena dampak volatilitas perubahan kurs yang tinggi," terangnya.
Langkah terakhir yakni melakukan pengendalian arus modal keluar.
(izz)
Lihat Juga :
