Pengambilalihan Diumumkan Bulan Ini
Kamis, 26 Februari 2015 - 12:25 WIB
Pengambilalihan Diumumkan Bulan Ini
A
A
A
JAKARTA - Pengambilalihan Blok Mahakam di Kutai, Kalimantan Timur, oleh PT Pertamina (Persero) akan diumumkan bulan ini. Pemerintah saat ini tengah menunggu proposal pengambilalihan dari Pertamina.
“Kita harapkan hari ini proposal sudah masuk. Besok ketemu dengan Pertamina bahas kesiapan dan lain-lain,” kata Plt Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) I Gusti Nyoman Wiratmadja di Jakarta kemarin. Menurut dia, opsi kerja sama masih akan melibatkan Total E&PIndonesie. Pertamina dalam hal ini akan ditunjuk sebagai operator dan pemegang saham mayoritas.
“Dengan menggandeng Total diharapkan, mereka juga bisa menggandeng Pertamina di luar negeri untuk (pengelolaan) blok-blok yang mereka miliki,” ujarnya. Hulu Pertamina Syamsu Alam menegaskan akan segera menyerahkan proposal pengambilalihan pengelolaan Blok Mahakam. Dia menuturkan, pengelolaan Blok Mahakam akan meningkatkan produksi migas perseroan secara signifikan.
Untuk mendongkrak produksi, Pertamina berencana mengakuisisi blok-blok migas di luar negeri setelah harga minyak membaik. “Sementara ini Pertamina akan selektif, kita akan selektif mengelola blok-blok migas yang akan berakhir kontraknya dan memiliki kontribusi cukup besar,” jelasnya. Tahun lalu Total E&P Indonesie mengestimasi produksi gas dari Blok Mahakam sebesar 1,7 miliar kaki kubik per hari (BCFD) atau sama seperti produksi di 2013 sebesar 1,76 BCF.
Adapun, produksi gas alam cair (liquefied natural gas /LNG), termasuk kondensat, diperkirakan mencapai 63.000 barel per hari (bph), atau turun dibanding realisasi 2013 sebesar 67.000 bph. Manajemen Pertamina sebelumnya menyampaikan, kebutuhan dana awal untuk melanjutkan operasional Blok Mahakam di Kutai, Kalimantan Timur, mencapai USD1 miliar.
Di sisi lain, pemerintah menegaskan akan memprioritaskan Pertamina menjadi mengelola 32 wilayah kerja (WK) migas yang bakal habis kontraknya pada 2024, dengan perkiraan produksi mencapai 72,5% dari total produksi migas nasional. Hal itu merupakan dorongan bagi BUMN energi ini agar dapat menguasai blok-blok migas di dalam negeri. “Prioritas tertinggi kepada Pertamina karena saat ini baru menguasai kurang dari 20% dari seluruh blok yang ada.
Paling tidak ke depan kita harapkan 40% dikuasai Pertamina,” tutur Wiratmadja. Pertamina telah menawar sedikitnya tiga wilayah kerja, di antaranya ONWJ, Phase A, dan Mahakam dari seluruh total 32 wilayah kerja migas. Wiratmadja menyatakan, jika Pertamina tidak sanggup, pemerintah akan menawarkan blok migas yang telah habis masa kontraknya ke kontraktor lainnya, atau melakukan tender ulang.
Di samping itu, pemerintah pusat juga menerapkan kebijakan baru yakni melarang pemerintah daerah menjual hak participating interest (PI) ke swasta. Hal itu bertujuan agar masyarakat sekitar memperoleh manfaat dari pengelolaan migas di daerahnya.
Untuk memastikan kebijakan itu dapat terlaksana dengan baik, pemerintah akan melakukan koordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). “Upaya ini dilakukan untuk mengawasi laporan keuangan dan penggunaan dana dari hasil pengelolaan wilayah kerja migas oleh pemda,” pungkasnya.
Nanang wijayanto
“Kita harapkan hari ini proposal sudah masuk. Besok ketemu dengan Pertamina bahas kesiapan dan lain-lain,” kata Plt Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) I Gusti Nyoman Wiratmadja di Jakarta kemarin. Menurut dia, opsi kerja sama masih akan melibatkan Total E&PIndonesie. Pertamina dalam hal ini akan ditunjuk sebagai operator dan pemegang saham mayoritas.
“Dengan menggandeng Total diharapkan, mereka juga bisa menggandeng Pertamina di luar negeri untuk (pengelolaan) blok-blok yang mereka miliki,” ujarnya. Hulu Pertamina Syamsu Alam menegaskan akan segera menyerahkan proposal pengambilalihan pengelolaan Blok Mahakam. Dia menuturkan, pengelolaan Blok Mahakam akan meningkatkan produksi migas perseroan secara signifikan.
Untuk mendongkrak produksi, Pertamina berencana mengakuisisi blok-blok migas di luar negeri setelah harga minyak membaik. “Sementara ini Pertamina akan selektif, kita akan selektif mengelola blok-blok migas yang akan berakhir kontraknya dan memiliki kontribusi cukup besar,” jelasnya. Tahun lalu Total E&P Indonesie mengestimasi produksi gas dari Blok Mahakam sebesar 1,7 miliar kaki kubik per hari (BCFD) atau sama seperti produksi di 2013 sebesar 1,76 BCF.
Adapun, produksi gas alam cair (liquefied natural gas /LNG), termasuk kondensat, diperkirakan mencapai 63.000 barel per hari (bph), atau turun dibanding realisasi 2013 sebesar 67.000 bph. Manajemen Pertamina sebelumnya menyampaikan, kebutuhan dana awal untuk melanjutkan operasional Blok Mahakam di Kutai, Kalimantan Timur, mencapai USD1 miliar.
Di sisi lain, pemerintah menegaskan akan memprioritaskan Pertamina menjadi mengelola 32 wilayah kerja (WK) migas yang bakal habis kontraknya pada 2024, dengan perkiraan produksi mencapai 72,5% dari total produksi migas nasional. Hal itu merupakan dorongan bagi BUMN energi ini agar dapat menguasai blok-blok migas di dalam negeri. “Prioritas tertinggi kepada Pertamina karena saat ini baru menguasai kurang dari 20% dari seluruh blok yang ada.
Paling tidak ke depan kita harapkan 40% dikuasai Pertamina,” tutur Wiratmadja. Pertamina telah menawar sedikitnya tiga wilayah kerja, di antaranya ONWJ, Phase A, dan Mahakam dari seluruh total 32 wilayah kerja migas. Wiratmadja menyatakan, jika Pertamina tidak sanggup, pemerintah akan menawarkan blok migas yang telah habis masa kontraknya ke kontraktor lainnya, atau melakukan tender ulang.
Di samping itu, pemerintah pusat juga menerapkan kebijakan baru yakni melarang pemerintah daerah menjual hak participating interest (PI) ke swasta. Hal itu bertujuan agar masyarakat sekitar memperoleh manfaat dari pengelolaan migas di daerahnya.
Untuk memastikan kebijakan itu dapat terlaksana dengan baik, pemerintah akan melakukan koordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). “Upaya ini dilakukan untuk mengawasi laporan keuangan dan penggunaan dana dari hasil pengelolaan wilayah kerja migas oleh pemda,” pungkasnya.
Nanang wijayanto
(bbg)
