YLKI: Pemerintah Bisa atau Tidak Tangkap Mafia Beras?
Rabu, 04 Maret 2015 - 09:47 WIB
YLKI: Pemerintah Bisa atau Tidak Tangkap Mafia Beras?
A
A
A
JAKARTA - Anggota Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan, pemerintah tidak boleh lemah terhadap mafia beras, sehingga harus ditangkap.
Pasalnya, keberadaan mafia beras mengakibatkan harga beras menjadi tak wajar. Menurut dia, pemerintah tidak bisa turun tangan sendiri dalam memberantas mafia beras, melainkan harus didampingi pihak yang paham investigasi mafia beras.
"Kemarin banyak yang bilang, beras itu di dalamnya ada mafia beras. Ya mafianya harus dicari, terus ditangkap, selesai urusan. Tantangannya, pemerintah bisa atau tidak menangkap mafia beras?" ujar dia kepada Sindonews di Jakarta, Selasa (3/3/2015)
Sementara jika Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyatakan bahwa naiknya harga beras karena ada indikasi kartel, menurut dia, KPPU juga harus membantu menyelesaikan soal kartel.
Dia menuturkan, kemungkinan adanya mafia beras di dalam internal Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) bisa saja terjadi lantaran tidak adanya pengawasan ketat dari pemerintah pusat hingga ke Bulog.
"Ya bisa jadi ada (mafia beras di Bulog), mungkin di sana banyak tikus-tikusnya, jadi harus ditangkap mereka hingga ke raja tikusnya," ujar Tulus.
Negara ini, lanjut Tulus, sudah terlalu lama tak berdaya terhadap mafia-mafia yang berkeliaran, sehingga tidak bisa cepat dalam pemberantasannya.
"Sudah terlalu banyak mafia yang berkeliaran di sekitar kita ini yang mesti mendapat pelajaran. Pemerintah harusnya tahu itu dan mereka harus menindak tegas," tandas dia.
Pasalnya, keberadaan mafia beras mengakibatkan harga beras menjadi tak wajar. Menurut dia, pemerintah tidak bisa turun tangan sendiri dalam memberantas mafia beras, melainkan harus didampingi pihak yang paham investigasi mafia beras.
"Kemarin banyak yang bilang, beras itu di dalamnya ada mafia beras. Ya mafianya harus dicari, terus ditangkap, selesai urusan. Tantangannya, pemerintah bisa atau tidak menangkap mafia beras?" ujar dia kepada Sindonews di Jakarta, Selasa (3/3/2015)
Sementara jika Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyatakan bahwa naiknya harga beras karena ada indikasi kartel, menurut dia, KPPU juga harus membantu menyelesaikan soal kartel.
Dia menuturkan, kemungkinan adanya mafia beras di dalam internal Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) bisa saja terjadi lantaran tidak adanya pengawasan ketat dari pemerintah pusat hingga ke Bulog.
"Ya bisa jadi ada (mafia beras di Bulog), mungkin di sana banyak tikus-tikusnya, jadi harus ditangkap mereka hingga ke raja tikusnya," ujar Tulus.
Negara ini, lanjut Tulus, sudah terlalu lama tak berdaya terhadap mafia-mafia yang berkeliaran, sehingga tidak bisa cepat dalam pemberantasannya.
"Sudah terlalu banyak mafia yang berkeliaran di sekitar kita ini yang mesti mendapat pelajaran. Pemerintah harusnya tahu itu dan mereka harus menindak tegas," tandas dia.
(rna)
Lihat Juga :
