Kenaikan Harga Komoditas Bersamaan Minta Dibatalkan
Rabu, 04 Maret 2015 - 07:11 WIB
Kenaikan Harga Komoditas Bersamaan Minta Dibatalkan
A
A
A
JAKARTA - Anggota Pengurus Harian Yayasan Lebaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan bahwa keputusan pemerintah menaikkan harga beberapa komoditas secara bersamaan harus dibatalkan karena dinilai bukan kebijakan positif.
"(Kenaikan harga sejumlah komoditas) ini saya pikir bukan kebijakan, kalau bisa dibatalkan, seperti tarif listrik, tol, itu harus dibatalkan dulu. Harus bertahap dan tidak bisa langsung," ujarnya kepada Sindonews.
Kalau kenaikan sejumlah harga komoditas tersebut disebut kebijakan, menurut dia, pemerintah ingin membunuh rakyat menengah ke bawah secara perlahan.
"Kasihan masyarakat, BBM naik, beras naik, semua naik. Ini mau membunuh masyarakat pelan-pelan atau bagaimana? Kok semua dinaikkan. Zaman Presiden SBY saja tidak seperti ini, sekarang semua tiba-tiba dinaikkan," ujarnya.
Bahkan, menurut dia, kalau memang mau dinaikkan diprioritaskan kebutuhan yang penting dan mendesak. Selain itu, waktunya juga harus diberi jeda.
"Kalau menurut saya, paling aman dan ideal dinaikkan sekitar 3-6 bulan sekali tapi tidak berbarengan. Kasihan masyarakat menengah ke bawah, uangnya habis karena kenaikan yang tidak wajar ini," pungkasnya.
"(Kenaikan harga sejumlah komoditas) ini saya pikir bukan kebijakan, kalau bisa dibatalkan, seperti tarif listrik, tol, itu harus dibatalkan dulu. Harus bertahap dan tidak bisa langsung," ujarnya kepada Sindonews.
Kalau kenaikan sejumlah harga komoditas tersebut disebut kebijakan, menurut dia, pemerintah ingin membunuh rakyat menengah ke bawah secara perlahan.
"Kasihan masyarakat, BBM naik, beras naik, semua naik. Ini mau membunuh masyarakat pelan-pelan atau bagaimana? Kok semua dinaikkan. Zaman Presiden SBY saja tidak seperti ini, sekarang semua tiba-tiba dinaikkan," ujarnya.
Bahkan, menurut dia, kalau memang mau dinaikkan diprioritaskan kebutuhan yang penting dan mendesak. Selain itu, waktunya juga harus diberi jeda.
"Kalau menurut saya, paling aman dan ideal dinaikkan sekitar 3-6 bulan sekali tapi tidak berbarengan. Kasihan masyarakat menengah ke bawah, uangnya habis karena kenaikan yang tidak wajar ini," pungkasnya.
(rna)
Lihat Juga :
