Pengusaha Mal Nilai Insentif PPN 12% Belum Cukup Dongkrak Daya Beli
loading...
Asosiasi Pengusaha Pusat Belanja Indonesia (APPBI) menilai insentif dan stimulus PPN 12% belum cukup menjaga daya beli. FOTO/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah akan menerapkan Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ) 12% mulai 1 Januari 2025. Mengurangi dampak kenaikan PPN tersebut, sejumlah stimulus dan insentif telah disiapkan untuk menjaga daya beli masyarakat.
Namun demikian, kalangan pengusaha mal kekhawatir stimulus dan insentif yang bersifat sementara tersebut belum cukup untuk mendongkrak daya beli secara signifikan. Stimulus dan insentif tersebut dinilai hanya efektif meredam dampak kenaikan PPN selama kuartal pertama 2025 saja.
"Kalau memang harus tetap diberlakukan (PPN 12%), stimulusnya harus diperbanyak dan ditambah. Jangan hanya sampai Januari-Februari," kata Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja, saat ditemui di Gedung Sarinah, Jakarta Pusat, dikutip Jumat (27/12/2024).
Alphonzus menilai periode triwulan pertama tahun depan diperkirakan masih cukup stabil karena adanya perayaan Tahun Baru, Imlek, Ramadan, dan Idul Fitri, yang berpeluang memacu aktivitas belanja. Sementara, tantangan besar justru muncul setelah Idul Fitri, yang menjadi awal fase awal low season.
"Tren di Indonesia, setelah Idul Fitri biasanya masuk ke low season. Jangan sampai menjadi panjang sekaligus dalam, karena itu akan sangat mengkhawatirkan," ujarnya.
Menurut Alphoinzus, panjangnya periode low season di tahun depan adalah konsekuensi dari pergeseran kalender Ramadan. Kedalaman dampaknya terhadap daya beli dinilai perlu menjadi perhatian. Terlebih, depresiasi nilai tukar rupiah dan beragam tantangan makro global juga berpotensi menjadi beban.
"Sekarang sudah terasa nilai tukar sudah lebih dari Rp16.000 (per dolar AS), kebijakan Trump yang membatasi impor dari China, ini sebagian akan menyerbu Indonesia juga. Jadi saya kira itu semua yang harus kita antisipasi begitu di 2025," tandasnya.
Namun demikian, kalangan pengusaha mal kekhawatir stimulus dan insentif yang bersifat sementara tersebut belum cukup untuk mendongkrak daya beli secara signifikan. Stimulus dan insentif tersebut dinilai hanya efektif meredam dampak kenaikan PPN selama kuartal pertama 2025 saja.
Baca Juga
"Kalau memang harus tetap diberlakukan (PPN 12%), stimulusnya harus diperbanyak dan ditambah. Jangan hanya sampai Januari-Februari," kata Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja, saat ditemui di Gedung Sarinah, Jakarta Pusat, dikutip Jumat (27/12/2024).
Alphonzus menilai periode triwulan pertama tahun depan diperkirakan masih cukup stabil karena adanya perayaan Tahun Baru, Imlek, Ramadan, dan Idul Fitri, yang berpeluang memacu aktivitas belanja. Sementara, tantangan besar justru muncul setelah Idul Fitri, yang menjadi awal fase awal low season.
"Tren di Indonesia, setelah Idul Fitri biasanya masuk ke low season. Jangan sampai menjadi panjang sekaligus dalam, karena itu akan sangat mengkhawatirkan," ujarnya.
Menurut Alphoinzus, panjangnya periode low season di tahun depan adalah konsekuensi dari pergeseran kalender Ramadan. Kedalaman dampaknya terhadap daya beli dinilai perlu menjadi perhatian. Terlebih, depresiasi nilai tukar rupiah dan beragam tantangan makro global juga berpotensi menjadi beban.
"Sekarang sudah terasa nilai tukar sudah lebih dari Rp16.000 (per dolar AS), kebijakan Trump yang membatasi impor dari China, ini sebagian akan menyerbu Indonesia juga. Jadi saya kira itu semua yang harus kita antisipasi begitu di 2025," tandasnya.
(fjo)
Explore More