Operasi Pasar Beras Dinilai Bukan Solusi

JAKARTA - Anggota Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan, mekanisme operasi pasar (OP) beras untuk masyarakat kurang mampu hanya dianggap sebagai obat batuk dan bukan solusi.

Pasalnya, OP beras dinilai hanya bisa mengobati sementara tanpa memberikan solusi penyelesaian.

Hal ini, menurut dia, terbukti setelah operasi pasar berlalu, harga beras akan kembali naik. Bahkan lebih parahnya, dia menambahkan, beberapa bahan kebutuhan masyarakat ikut naik, seperti gas elpiji, bahan bakar minyak (BBM), tarif tol dan listrik serta beberapa lainnya secara bersamaan.

"Operasi pasar (OP) itu hanya obat batuk sementara saja, tapi bukan antibiotik. Bukan buat infeksi juga. Kalau obat batuk itu, hanya untuk menyembuhkan batuk ringan," ujar Tulus kepada Sindonews.

Seharusnya, kata dia, pemerintah harus konsisten. Jika pasokan beras cukup atau bahkan lebih, harganya seharusnya stabil.

"Waktu itu mereka (pemerintah) bilangnya pasokan aman dan cukup, tapi kenapa harganya malah mahal?" ujarnya.

Sementara ekonom Institute For Development Of Economics and Finance (Indef) Ahmad Erani Yustika menuturkan, kenaikan barang komoditas yang berbarengan tersebut bukan merupakan suatu kebijakan dari pemerintah.

Misalnya, harga beras mengikuti mekanisme pasar. "Kalau beras kan soal mekanisme pasar. Artinya, itu yang terjadi di masyarakat. Cuma pemerintah memang melakukan intervensi terhadap beras supaya jangan sampai ada kenaikan berlebihan," ujarnya.

Begitu juga dengan gas elpiji yang harganya ikut mengalami kenaikan. Itu merupakan keputusan dari PT Pertamina dan pemerintah sebagai pemegang saham turut memberi izin.

"Itu keputusan Pertamina dan pemerintah ikut andil dalam pemberian izin. Tapi memang harus ada pengendalian harga supaya semua bisa stabil," pungkasnya.

(Baca: YLKI: Pemerintah Bisa atau Tidak Tangkap Mafia Beras?)