DPR Minta Total Cari Blok Baru Selain Mahakam
Jum'at, 06 Maret 2015 - 15:52 WIB
DPR Minta Total Cari Blok Baru Selain Mahakam
A
A
A
JAKARTA - Anggota DPR Komisi VII Kurtubi meminta Total E&P Indonesie jika ingin tetap di Indonesia setelah masa kontrak habis agar mencari blok lain di luar Mahakam.
"Kita tidak anti Total atau asing. Kalau Total ingin tetap di Indonesia cari baru di wilayah lain di Kalimantan Timur" kata Kurtubi di Jakarta, Jumat (6/3/2015).
Menurut dia, setelah masa kontrak Total habis pada 2017 tidak ada lagi masa transisi, sehingga 100% harus diberikan kepada negara atau Pertamina. Pertamina, kata dia, juga tidak berkewajiban untuk menggandeng Total.
"Jadi, sesuai bunyi kontraknya selesai 2017 sudah harus 100% ke negara," ujar dia.
Menanggapi peralihan pekerja, Kurtubi meminta pemerintah memfasilitasi Pertamina mengambil alih para pekerja yang sekarang masih di bawah Total E&P Indonesie, sehingga Pertamina dapat mempersiapkan dari sekarang.
"Mestinya pemerintah bisa masuk di sini mendorong Pertamina untuk segera mempersiapkan ambil alih karyawan. Itu hal biasa dan mudah," ungkapnya.
Direktur Hulu Pertamina Syamsu Alam mengaku, proposal kesiapan Pertamina mengelola Blok Mahakam telah diserahkan kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM. Terkait pembagian hak partisipasi akan ditentukan setelah secara resmi Blok Mahakam diserahkan kepada Pertamina.
"Sudah diserahkan, kita bicarakan setelah ada keputusan dari pemerintah," ungkapnya.
Pemerintah menargetkan keputusan secara resmi pengambilalihan Blok Mahakam akan diumumkan bulan ini. Namun faktanya pengumuman itu tertunda karena pemerintah baru akan membahas proposal dari Pertamina.
Seperti diketahui, Total E&P Indonesie sebagai operator Blok Mahakam saat ini menguasai 50% hak partisipasi. Sementara, sisanya dimiliki perusahaan asal Jepang Inpex Corporation.
Adapun kontrak kerja sama pemerintah dengan Total E&P Indonesie akan berakhir pada 2017 setelah berjalan 50 tahun.
"Kita tidak anti Total atau asing. Kalau Total ingin tetap di Indonesia cari baru di wilayah lain di Kalimantan Timur" kata Kurtubi di Jakarta, Jumat (6/3/2015).
Menurut dia, setelah masa kontrak Total habis pada 2017 tidak ada lagi masa transisi, sehingga 100% harus diberikan kepada negara atau Pertamina. Pertamina, kata dia, juga tidak berkewajiban untuk menggandeng Total.
"Jadi, sesuai bunyi kontraknya selesai 2017 sudah harus 100% ke negara," ujar dia.
Menanggapi peralihan pekerja, Kurtubi meminta pemerintah memfasilitasi Pertamina mengambil alih para pekerja yang sekarang masih di bawah Total E&P Indonesie, sehingga Pertamina dapat mempersiapkan dari sekarang.
"Mestinya pemerintah bisa masuk di sini mendorong Pertamina untuk segera mempersiapkan ambil alih karyawan. Itu hal biasa dan mudah," ungkapnya.
Direktur Hulu Pertamina Syamsu Alam mengaku, proposal kesiapan Pertamina mengelola Blok Mahakam telah diserahkan kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM. Terkait pembagian hak partisipasi akan ditentukan setelah secara resmi Blok Mahakam diserahkan kepada Pertamina.
"Sudah diserahkan, kita bicarakan setelah ada keputusan dari pemerintah," ungkapnya.
Pemerintah menargetkan keputusan secara resmi pengambilalihan Blok Mahakam akan diumumkan bulan ini. Namun faktanya pengumuman itu tertunda karena pemerintah baru akan membahas proposal dari Pertamina.
Seperti diketahui, Total E&P Indonesie sebagai operator Blok Mahakam saat ini menguasai 50% hak partisipasi. Sementara, sisanya dimiliki perusahaan asal Jepang Inpex Corporation.
Adapun kontrak kerja sama pemerintah dengan Total E&P Indonesie akan berakhir pada 2017 setelah berjalan 50 tahun.
(rna)
Lihat Juga :
