Kompensasi Inflasi Harus Jelas jika BI Rate Turun
Minggu, 08 Maret 2015 - 13:16 WIB
Kompensasi Inflasi Harus Jelas jika BI Rate Turun
A
A
A
JAKARTA - Pengamat ekonomi Yanuar Rizky menilai, pemerintahaan sekarang kurang mempunyai planning jangka pendek. Melainkan hanya berbicara jangka panjang seperti pembangunan infrastruktur dan lain-lain.
"Kalau kita ngomong inflasi itu dari arus barang, sekarang begini, secara politis pemerintah mengingkan BI Rate turun untuk menurunkan suku bunga kredit," ujarnya saat dihubungi, Sabtu (8/3/2015).
Jika misalnya pemerintah tidak bisa mengendalikan arus barang, maka kebijakannya kontraproduktif. Pasalnya, pemiliki dana tetap akan mengkompensasi inflasi sehingga membuat rupiah melemah namun sahamnnya naik.
"Itu juga orang akhirnya akan melihat. Kalau anda misalkan dikasih bunga rupiah turun dari sisi deposan anda akan lari ke USD karena USD naik. Nah itu kan kontraksi, tidak menyelesaikan persoalan inflasi akhirnya," jelas dia.
Sementara, konsep uang beredar itu sebenarnya ekspektasi inflasi. "Jadi yang saya lihat itu tidak jelas arah pemerintah mau kemana," ucap Yanuar.
"Tidak bisa begitu, kan ini faktornya banyak. Jadi artinya ini harus di pikirkan secara serius. Kita harus punya kebijakan moneter yang memang fixs bauran-bauran kebijakan," imbuhnya.
Menurutnya, yang terjadi saat ini pemerintah menginginkan turunkan suku bunga kemudian BI juga menurunkan. Jika BI menurunkan suku bunga acuan tidak jadi masalah, asalkan harus ada kompensasi inflasi yang jelas, kemudian harus ada penekanan nilai tukar rupiah, serta harus ada strategi logistik. "Kan tidak bisa gitu saja. Tidak semudah JK dan Jokowi ngomong," sindir Yanuar.
Dia mengatakan, jika saat ini orang menurunkan deposite rate, kemudian BI Rate juga turun, serta bunga kredit turun apakah perbankan mau memberikan pinjaman kredit?. "Dan kalau BI Rate turun, bunga kredit turun emang bank mau ngasih kredit, NPL juga naik. Nah itu menunjukan kebijakannya serabutan tidak karuan," tandasnya.
"Kalau kita ngomong inflasi itu dari arus barang, sekarang begini, secara politis pemerintah mengingkan BI Rate turun untuk menurunkan suku bunga kredit," ujarnya saat dihubungi, Sabtu (8/3/2015).
Jika misalnya pemerintah tidak bisa mengendalikan arus barang, maka kebijakannya kontraproduktif. Pasalnya, pemiliki dana tetap akan mengkompensasi inflasi sehingga membuat rupiah melemah namun sahamnnya naik.
"Itu juga orang akhirnya akan melihat. Kalau anda misalkan dikasih bunga rupiah turun dari sisi deposan anda akan lari ke USD karena USD naik. Nah itu kan kontraksi, tidak menyelesaikan persoalan inflasi akhirnya," jelas dia.
Sementara, konsep uang beredar itu sebenarnya ekspektasi inflasi. "Jadi yang saya lihat itu tidak jelas arah pemerintah mau kemana," ucap Yanuar.
"Tidak bisa begitu, kan ini faktornya banyak. Jadi artinya ini harus di pikirkan secara serius. Kita harus punya kebijakan moneter yang memang fixs bauran-bauran kebijakan," imbuhnya.
Menurutnya, yang terjadi saat ini pemerintah menginginkan turunkan suku bunga kemudian BI juga menurunkan. Jika BI menurunkan suku bunga acuan tidak jadi masalah, asalkan harus ada kompensasi inflasi yang jelas, kemudian harus ada penekanan nilai tukar rupiah, serta harus ada strategi logistik. "Kan tidak bisa gitu saja. Tidak semudah JK dan Jokowi ngomong," sindir Yanuar.
Dia mengatakan, jika saat ini orang menurunkan deposite rate, kemudian BI Rate juga turun, serta bunga kredit turun apakah perbankan mau memberikan pinjaman kredit?. "Dan kalau BI Rate turun, bunga kredit turun emang bank mau ngasih kredit, NPL juga naik. Nah itu menunjukan kebijakannya serabutan tidak karuan," tandasnya.
(izz)
Lihat Juga :
