Elpiji 12 Kg Naik, Pemerintah Harus Jamin Tak Ada Oplosan
Minggu, 08 Maret 2015 - 12:16 WIB
Elpiji 12 Kg Naik, Pemerintah Harus Jamin Tak Ada Oplosan
A
A
A
JAKARTA - Pengamat energi sekaligus Direktur Eksekutif IRESS Marwan Batubara mengungkapkan, kasus pengoplosan terhadap Liquefied Petroleum Gas (elpiji) non subsidi 12 kilogram (Kg) harus segera diselesaikan.
Menurutnya, pemerintah harus lebih berperan dengan sistim pendistribusian elpiji 12 kg tersebut sehingga menjamin tidak adanya praktik pengoplosan.
"Pemerintah harus lebih berperan dengan distribusi tertutup. Menjamin tidak terjadi pengoplosan. Pernah karyawan Pertamina disekap oleh aparat. Merasa terganggu oleh niat baik dari karyawan Pertamina yang berniat menghilangkan praktik oplosan," ujarnya kepada Sindonews di Jakarta, Minggu (8/3/2015).
Marwan juga mengimbau agar aparat dapat mengawal pendistribusian. Harus ada upaya pencegahan agar Pertamina tidak merugi.
"Kalau bicara aparat hampir semua lini jadi problem. Joko Widodo (Jokowi) dengan Panglima TNI dan Kapolri segera amankan anak buahnya tidak ada penyelewengan agar tidak terjadi pengoplosan. Aparat harus ikut mengawal jangan menyeleweng," jelas Marwan.
Selain itu, pelaku praktik memindahkan isi elpiji subsidi 3 kg yang harganya murah ke 12 kg ini diimbaunya kalau sudah tertangkap harus dihukum berat. Kemudian diumumkan ke publik.
"Ya seperti itu kelakuannya. Banyak sekali orang pada rusak moralnya. Di mana yang tidak ada mafianya? Negara bukan-bukan ini," pungkasnya.
Menurutnya, pemerintah harus lebih berperan dengan sistim pendistribusian elpiji 12 kg tersebut sehingga menjamin tidak adanya praktik pengoplosan.
"Pemerintah harus lebih berperan dengan distribusi tertutup. Menjamin tidak terjadi pengoplosan. Pernah karyawan Pertamina disekap oleh aparat. Merasa terganggu oleh niat baik dari karyawan Pertamina yang berniat menghilangkan praktik oplosan," ujarnya kepada Sindonews di Jakarta, Minggu (8/3/2015).
Marwan juga mengimbau agar aparat dapat mengawal pendistribusian. Harus ada upaya pencegahan agar Pertamina tidak merugi.
"Kalau bicara aparat hampir semua lini jadi problem. Joko Widodo (Jokowi) dengan Panglima TNI dan Kapolri segera amankan anak buahnya tidak ada penyelewengan agar tidak terjadi pengoplosan. Aparat harus ikut mengawal jangan menyeleweng," jelas Marwan.
Selain itu, pelaku praktik memindahkan isi elpiji subsidi 3 kg yang harganya murah ke 12 kg ini diimbaunya kalau sudah tertangkap harus dihukum berat. Kemudian diumumkan ke publik.
"Ya seperti itu kelakuannya. Banyak sekali orang pada rusak moralnya. Di mana yang tidak ada mafianya? Negara bukan-bukan ini," pungkasnya.
(izz)
Lihat Juga :
