Pemerintah Diminta Cari Solusi Bantu Masyarakat Miskin
Pemerintah Diminta Cari Solusi Bantu Masyarakat Miskin
A
A
A
JAKARTA - Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara meminta pemerintah untuk mencari solusi untuk masyarakat miskin atas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang dilakukan berbarengan dengan harga gas elpiji 12 kilogram (kg).
Seperti diketahui, pemerintah dan PT Pertamina (Persero) memutuskan untuk menaikkan harga BBM jenis premium per 1 Maret 2015 menjadi Rp6.900/liter dari Rp6.700/liter untuk wilayah Jawa-Madura-Bali, dan luar Jawa-Bali menjadi Rp6.800/liter dari Rp6.600/liter.
Bersamaan dengan itu, pemerintah dan Pertamina juga sepakat menaikkan harga elpiji 12 kg sebesar Rp5.000/tabung dari sebelumnya Rp129.000/tabung menjadi Rp134.000/tabung.
"Pemerintah harus membantu yang tidak mampu secara tepat sasaran. Jadi jangan dipaksaan tidak ada subsidi, tapi pada sisi lain orang mau mampus tidak cari jalannya," kata dia kepada Sindonews di Jakarta, Senin (9/3/2015).
Menurutnya, kendati masyarakat harus dibiasakan dengan pola harga BBM berdasarkan keekonomian, tapi pada saat bersamaan, pemerintah harus membantu masyarakat yang tidak mampu secara tepat sasaran.
Dengan demikian, kebijakan yang diambil pemerintah harus paralel antara pola harga BBM berdasarkan keekonomian dan kebijakan untuk meredam dampaknya terhadap masyarakat miskin.
"Kita setuju subsidinya dilakukan langsung kepada orang dan bukan barang, sehingga subsidi BBM sudah ingin dihapus. Tapi pada saat yang bersamaan, jangan juga nanti sekadar mengikuti harga keekonomian untuk akhirnya kita tidak mempedulikan orang miskin," pungkas dia.
Seperti diketahui, pemerintah dan PT Pertamina (Persero) memutuskan untuk menaikkan harga BBM jenis premium per 1 Maret 2015 menjadi Rp6.900/liter dari Rp6.700/liter untuk wilayah Jawa-Madura-Bali, dan luar Jawa-Bali menjadi Rp6.800/liter dari Rp6.600/liter.
Bersamaan dengan itu, pemerintah dan Pertamina juga sepakat menaikkan harga elpiji 12 kg sebesar Rp5.000/tabung dari sebelumnya Rp129.000/tabung menjadi Rp134.000/tabung.
"Pemerintah harus membantu yang tidak mampu secara tepat sasaran. Jadi jangan dipaksaan tidak ada subsidi, tapi pada sisi lain orang mau mampus tidak cari jalannya," kata dia kepada Sindonews di Jakarta, Senin (9/3/2015).
Menurutnya, kendati masyarakat harus dibiasakan dengan pola harga BBM berdasarkan keekonomian, tapi pada saat bersamaan, pemerintah harus membantu masyarakat yang tidak mampu secara tepat sasaran.
Dengan demikian, kebijakan yang diambil pemerintah harus paralel antara pola harga BBM berdasarkan keekonomian dan kebijakan untuk meredam dampaknya terhadap masyarakat miskin.
"Kita setuju subsidinya dilakukan langsung kepada orang dan bukan barang, sehingga subsidi BBM sudah ingin dihapus. Tapi pada saat yang bersamaan, jangan juga nanti sekadar mengikuti harga keekonomian untuk akhirnya kita tidak mempedulikan orang miskin," pungkas dia.
(rna)
Explore More