Visi Jokowi Bangun Pedesaaan Hadapi Banyak Rintangan
Senin, 09 Maret 2015 - 12:35 WIB
Visi Jokowi Bangun Pedesaaan Hadapi Banyak Rintangan
A
A
A
JAKARTA - Ketua Lembaga Kajian Ekonomi Nusantara (L-KEN) Didin S Damanhuri mengungkapkan bahwa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) mungkin akan mengalami banyak rintangan dalam merealisasikan visi Nawa Cita dalam membangun pedesaan.
Penyebab utama adalah adanya lingkungan strategis ekonomi global, yang tidak menguntungkan. Menurutnya, perspektif Nawa Cita dengan nuansa mewujudkan kedaulatan dan kemandirian ekonomi, salah satunya melalui pembangunan dari daerah pinggiran sulit tercapai.
"Ini merupakan paradigma yang menentang arus terhadap pertumbuhan ekonomi tinggi yang menimbulkan ketimpangan meski akan ada kucuran dana APBN ke setiap desa rata-rata sekitar Rp1,2 miliar atau total hampir Rp20 triliun," ujarnya di Jakarta, Senin (9/3/2015).
Menurut dia, program pembangunan infrastruktur beberapa sektor akan terhadang oleh sisa pengaruh pendekatan growth oriented masa sebelumnya.
Selain itu, Didin menjelaskan pernyataan Jokowi di APEC maupun ASEAN Summit bahwa Indonesia akan aktif dalam global supply chain, padahal sangat kontradiktif dengan visi untuk membangun kedaulatan dan kemandirian ekonomi.
"Terutama banyaknya problem terkait dengan produktivitas dan daya saing ekonomi nasional yang masih rendah," jelas Didin.
Dia menambahkan, keterlibatan Indonesia dalam rantai produksi global tanpa ada produktivitas dan daya saing ekonomi nasional yang memadai akan makin memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi.
"Pencapaian target pertumbuhan 7% saja bisa dicapai tapi di lain pihak membuat keterbelakangan kondisi pedesaan yang memang sudah buruk dan terbelakang selama ini," pungkasnya.
Dengan demikian, dibutuhkan grand design pembangunan yang prinsipnya lekat dengan konstitusi UUD1945 dalam rangka mencapai kemakmuran rakyat termasuk kesejahteraan masyarakat pedesaan.
Penyebab utama adalah adanya lingkungan strategis ekonomi global, yang tidak menguntungkan. Menurutnya, perspektif Nawa Cita dengan nuansa mewujudkan kedaulatan dan kemandirian ekonomi, salah satunya melalui pembangunan dari daerah pinggiran sulit tercapai.
"Ini merupakan paradigma yang menentang arus terhadap pertumbuhan ekonomi tinggi yang menimbulkan ketimpangan meski akan ada kucuran dana APBN ke setiap desa rata-rata sekitar Rp1,2 miliar atau total hampir Rp20 triliun," ujarnya di Jakarta, Senin (9/3/2015).
Menurut dia, program pembangunan infrastruktur beberapa sektor akan terhadang oleh sisa pengaruh pendekatan growth oriented masa sebelumnya.
Selain itu, Didin menjelaskan pernyataan Jokowi di APEC maupun ASEAN Summit bahwa Indonesia akan aktif dalam global supply chain, padahal sangat kontradiktif dengan visi untuk membangun kedaulatan dan kemandirian ekonomi.
"Terutama banyaknya problem terkait dengan produktivitas dan daya saing ekonomi nasional yang masih rendah," jelas Didin.
Dia menambahkan, keterlibatan Indonesia dalam rantai produksi global tanpa ada produktivitas dan daya saing ekonomi nasional yang memadai akan makin memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi.
"Pencapaian target pertumbuhan 7% saja bisa dicapai tapi di lain pihak membuat keterbelakangan kondisi pedesaan yang memang sudah buruk dan terbelakang selama ini," pungkasnya.
Dengan demikian, dibutuhkan grand design pembangunan yang prinsipnya lekat dengan konstitusi UUD1945 dalam rangka mencapai kemakmuran rakyat termasuk kesejahteraan masyarakat pedesaan.
(rna)
Lihat Juga :
