Hipmi Sebut Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi Bonus
Selasa, 17 Maret 2015 - 14:56 WIB
Hipmi Sebut Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi Bonus
A
A
A
JAKARTA - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menyebut bahwa paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai bonus bagi pengusaha, khususnya pengusaha muda yang menjadi kadernya.
Ketua Umum Hipmi Bahlil Lahadalia mengatakan, dari enam paket kebjakan tersebut setidaknya terdapat dua poin yang tidak bisa segera dilakukan. Misalnya, mandatori penggunaan biofuel dalam solar sebesar 15% dan mengenai reasuransi BUMN.
"Dan saya pikir itu (dua poin paket kebijakan) masih terlalu jauh. Yang lainnya saya pikir akan kami manfaatkan. Ini sebagai paket bonus," tuturnya di Istana Negara, Jakarta, Selasa (17/3/2015).
Kendati demikian, Bahlil menegaskan, peran pemerintah dalam paket kebijakan tersebut tidak cukup dengan hanya mengeluarkan kebijakan itu. Dia mencontohkan, pembebasan visa untuk turis dari 30 negara harus didorong dengan kampanye dan promosi.
"Pemberian pembebasan visa ke 30 negara ini harus didorong dengan kampanye atau promosi, agar wisatawan mau masuk. Kalau itu tidak dilakukan, akan menjadi mubazir. Sementara yang lain saya pikir baik," imbuh dia.
Menurutnya, untuk anggotanya yang bergerak di sektor pariwisata tentu pembebasan visa ini menjadi keuntungan tersendiri. Sebab itu, para pengusaha muda ini akan meningkatkan pelayanannya di kawasan pariwisata.
"Karena, jasa ini kan layanan. Kedua, infrastruktur daerah wisata tujuan, ini juga harus menjadi perhatian serius oleh kami dari pengusaha," tutup Bahlil.
Ketua Umum Hipmi Bahlil Lahadalia mengatakan, dari enam paket kebjakan tersebut setidaknya terdapat dua poin yang tidak bisa segera dilakukan. Misalnya, mandatori penggunaan biofuel dalam solar sebesar 15% dan mengenai reasuransi BUMN.
"Dan saya pikir itu (dua poin paket kebijakan) masih terlalu jauh. Yang lainnya saya pikir akan kami manfaatkan. Ini sebagai paket bonus," tuturnya di Istana Negara, Jakarta, Selasa (17/3/2015).
Kendati demikian, Bahlil menegaskan, peran pemerintah dalam paket kebijakan tersebut tidak cukup dengan hanya mengeluarkan kebijakan itu. Dia mencontohkan, pembebasan visa untuk turis dari 30 negara harus didorong dengan kampanye dan promosi.
"Pemberian pembebasan visa ke 30 negara ini harus didorong dengan kampanye atau promosi, agar wisatawan mau masuk. Kalau itu tidak dilakukan, akan menjadi mubazir. Sementara yang lain saya pikir baik," imbuh dia.
Menurutnya, untuk anggotanya yang bergerak di sektor pariwisata tentu pembebasan visa ini menjadi keuntungan tersendiri. Sebab itu, para pengusaha muda ini akan meningkatkan pelayanannya di kawasan pariwisata.
"Karena, jasa ini kan layanan. Kedua, infrastruktur daerah wisata tujuan, ini juga harus menjadi perhatian serius oleh kami dari pengusaha," tutup Bahlil.
(izz)
Lihat Juga :
