DPR Minta Pertamina Rangkul Total Urus Blok Mahakam
Rabu, 18 Maret 2015 - 14:50 WIB
DPR Minta Pertamina Rangkul Total Urus Blok Mahakam
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI Dewi Yasin Limpo mengatakan, PT Pertamina (persero) sebaiknya menggandeng Total E&P Indonesie dalam mengelola Blok Mahakam.
Menurutnya, Pertamina tetap harus menggandeng operator yang lama yaitu Total E&P Indonesie lantaran Total mengetahui secara pasti teknologi yang akan digunakan dalam eksplorasi blok gas tersebut.
"Untuk mengoperasikan Blok Mahakam, sebaiknya Pertamina bekerja sama dengan operator lama (Total). Inpex tidak perlu diajak, karena Inpex bukanlah operator. Pertamina lebih memerlukan kemampuan operator. Itu tidak berarti kita meragukan kemampuan Pertamina, tetapi Pertamina perlu mempelajari kultur perusahaan minyak modern," ujar dia dalam rilisnya di Jakarta, Rabu (18/3/2015).
Dia menilai, jika Pertamina menggandeng Total maka Pertamina juga bisa meminta Total untuk ikut mengelola blok milik perusahaan asal Perancis tersebut di luar negeri. Lantaran, Pertamina selalu gagal dalam upaya pencarian minyak di luar negeri seperti di Libya, Irak, dan Australia.
"Berbagi risiko dalam bisnis migas memang sudah biasa. Sehingga, Pertamina tidak menanggung beban berat dalam mengelola blok tersebut apabila menggandeng perusahaan luar," katanya.
Dewi mencontohkan, ExxonMobil menggandeng perusahaan minyak Rusia saat mencari minyak di Siberia. Dengan begitu, pemerintah tetap harus menggandeng perusahaan asing untuk kelola Blok Mahakam.
"Nasionalisme harus kita dukung, tetapi kita juga harus selalu pandai mengukur diri. Jangan tersinggung jika belum mampu bekerja sendirian. Mari kita dorong agar Pertamina makin maju," kata dia.
Seperti diketahui, pemerintah belum memutuskan pengelolaan Blok Mahakam yang akan habis masa kontraknya pada 2017. Namun, apabila Pertamina diberikan pengelolaan 100% pada blok tersebut, perusahaan pelat merah tersebut harus mengganggarkan USD25 miliar.
Untuk itu, Menteri ESDM Sudirman Said diminta memberikan rekomendasi terkait kontrak Blok Mahakam dalam waktu satu bulan ke Presiden Jokowi. Nantiny, Presiden Jokowi sendiri yang bakal memutuskan pengelolaan blok dengan cadangan gas terbesar sebesar 2 triliun kaki kubik.
(Baca: Jokowi Minta Blok Mahakam Diserahkan ke Pertamina)
Menurutnya, Pertamina tetap harus menggandeng operator yang lama yaitu Total E&P Indonesie lantaran Total mengetahui secara pasti teknologi yang akan digunakan dalam eksplorasi blok gas tersebut.
"Untuk mengoperasikan Blok Mahakam, sebaiknya Pertamina bekerja sama dengan operator lama (Total). Inpex tidak perlu diajak, karena Inpex bukanlah operator. Pertamina lebih memerlukan kemampuan operator. Itu tidak berarti kita meragukan kemampuan Pertamina, tetapi Pertamina perlu mempelajari kultur perusahaan minyak modern," ujar dia dalam rilisnya di Jakarta, Rabu (18/3/2015).
Dia menilai, jika Pertamina menggandeng Total maka Pertamina juga bisa meminta Total untuk ikut mengelola blok milik perusahaan asal Perancis tersebut di luar negeri. Lantaran, Pertamina selalu gagal dalam upaya pencarian minyak di luar negeri seperti di Libya, Irak, dan Australia.
"Berbagi risiko dalam bisnis migas memang sudah biasa. Sehingga, Pertamina tidak menanggung beban berat dalam mengelola blok tersebut apabila menggandeng perusahaan luar," katanya.
Dewi mencontohkan, ExxonMobil menggandeng perusahaan minyak Rusia saat mencari minyak di Siberia. Dengan begitu, pemerintah tetap harus menggandeng perusahaan asing untuk kelola Blok Mahakam.
"Nasionalisme harus kita dukung, tetapi kita juga harus selalu pandai mengukur diri. Jangan tersinggung jika belum mampu bekerja sendirian. Mari kita dorong agar Pertamina makin maju," kata dia.
Seperti diketahui, pemerintah belum memutuskan pengelolaan Blok Mahakam yang akan habis masa kontraknya pada 2017. Namun, apabila Pertamina diberikan pengelolaan 100% pada blok tersebut, perusahaan pelat merah tersebut harus mengganggarkan USD25 miliar.
Untuk itu, Menteri ESDM Sudirman Said diminta memberikan rekomendasi terkait kontrak Blok Mahakam dalam waktu satu bulan ke Presiden Jokowi. Nantiny, Presiden Jokowi sendiri yang bakal memutuskan pengelolaan blok dengan cadangan gas terbesar sebesar 2 triliun kaki kubik.
(Baca: Jokowi Minta Blok Mahakam Diserahkan ke Pertamina)
(izz)
Lihat Juga :
