Pemeritah Harus Hati-hati dalam Liberalisasi Ekonomi
Kamis, 19 Maret 2015 - 05:29 WIB
Pemeritah Harus Hati-hati dalam Liberalisasi Ekonomi
A
A
A
JAKARTA - Pengamat ekonomi Ahmad Erani Yustika mengatakan, pemerintah harus selektif dan hati-hati dalam memberlakukan liberalisasi ekonomi di Tanah Air. Pemerintah juga perlu mengevaluasi kompetisi ekonomi.
Menurutnya, daya saing ekonomi rendah dikarenakan inefisiensi birokrasi, korupsi dan keterbatasan infrastruktur. "Saat terjadi krisis pasti liberalisasi semakin dalam. Dulu krisis ekonomi terjadi dalam periode 2-5 tahun. Tapi sekarang lebih cepat waktunya sehingga krisis ekonomi menjadi wajar," ujarnya, dalam seminar bertema 'Ironi Pembangunan Ekonomi: Kesenjangan Sosial Melebar' di Jakarta, Rabu (18/3/2015).
Sementara untuk mengatasi kesenangan sosial, kata Erani, penerapan kebijakan pajak juga harus fair. Pemerintah harus menghindar double tax, seperti wacana PPN jalan tol 10%, dan wacana penerapan bea materai untuk kelipatan transaksi Rp250 ribu di supermarket.
"Pemerintah cukup mengintensifikasi wajib pajak perorangan dan perusahaan yang selama ini baru 30% tingkat kepatuhannya, setidaknya harus mencapai 70%," tandasnya.
Menurutnya, daya saing ekonomi rendah dikarenakan inefisiensi birokrasi, korupsi dan keterbatasan infrastruktur. "Saat terjadi krisis pasti liberalisasi semakin dalam. Dulu krisis ekonomi terjadi dalam periode 2-5 tahun. Tapi sekarang lebih cepat waktunya sehingga krisis ekonomi menjadi wajar," ujarnya, dalam seminar bertema 'Ironi Pembangunan Ekonomi: Kesenjangan Sosial Melebar' di Jakarta, Rabu (18/3/2015).
Sementara untuk mengatasi kesenangan sosial, kata Erani, penerapan kebijakan pajak juga harus fair. Pemerintah harus menghindar double tax, seperti wacana PPN jalan tol 10%, dan wacana penerapan bea materai untuk kelipatan transaksi Rp250 ribu di supermarket.
"Pemerintah cukup mengintensifikasi wajib pajak perorangan dan perusahaan yang selama ini baru 30% tingkat kepatuhannya, setidaknya harus mencapai 70%," tandasnya.
(dmd)
Lihat Juga :
