Pertamina Masih Tunggu Status Resmi Pengelolaan
Kamis, 19 Maret 2015 - 12:10 WIB
Pertamina Masih Tunggu Status Resmi Pengelolaan
A
A
A
JAKARTA - PT Pertamina (Persero) masih menunggu status resmi perihal pengelolaan Blok Mahakam dari pemerintah. BUMN energi tersebut berharap status pengelolaan segera diputuskan agar perusahaan dapat menjalani masa transisi bersama Total E&P Indonesie dengan baik.
”Karena ini menyangkut keberlangsungan produksi makanya kita minta transisi segera dilaksanakan. Ini menjadi perhatian penugasan produksi jangan sampai turun,” ujar Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto di kantornya di Jakarta kemarin. Dwi menegaskan, sejak awal masuk ke Pertamina komitmennya adalah mendongkrak kontribusi migas lebih dari 20% dari dalam negeri.
Karena itu, fokus Pertamina saat ini adalah bagaimana meningkatkan produksi migas dari dalam negeri. Vice President Corporate Communication Pertamina Wianda Pusponegoro menambahkan, keputusan resmi dari pemerintah segera turun dan Pertamina tetap dalam posisi sebagai pengelola 100%. Keputusan tersebut penting untuk menjaga masa transisi dan proses produksi berjalan lancar.
”Kami berharap segera ada keputusan agar dapat bergerak lebih cepat,” ujarnya. Terkait dengan itu, Dwi mengatakan bahwa Pertamina telah memperoleh dukungan dari Presiden Joko Widodo untuk mengelola Blok Mahakam sepenuhnya. Hal itu sesuai keinginan perusahaan dalam rangka meningkatkan kedaulatan energi nasional.
Dukungan juga ditegaskan oleh Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral(ESDM) SudirmanSaid. ”Menko (Perekonomian) Sofyan Djalil mengapresiasi dan percaya Pertamina mampu. Sejauh ini komitmen yang ada cukup tinggi mendorong pertamina menjadi tuan rumah di negeri sendiri,” ungkapnya.
Sementara itu, Serikat Pekerja Pertamina kemarin menggelar jumpa pers mendesak pemerintah segera menyerahkan secara resmi 100% pengelolaan Blok Mahakam kepada BUMN tersebut. Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) Eko Wahyu Laksmono mengatakan, itu penting agar Pertamina dapat segera menyusun program kerja masa transisi 2015-2017 yang komprehensif dan realistis.
”Tuntutan ini kami sampaikan dengan harapan dapat dipenuhi guna membangun kedaulatan energi yang pada gilirannya akan mampu memperkuat ketahanan energi nasional,” desaknya.
Nanang wijayanto
”Karena ini menyangkut keberlangsungan produksi makanya kita minta transisi segera dilaksanakan. Ini menjadi perhatian penugasan produksi jangan sampai turun,” ujar Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto di kantornya di Jakarta kemarin. Dwi menegaskan, sejak awal masuk ke Pertamina komitmennya adalah mendongkrak kontribusi migas lebih dari 20% dari dalam negeri.
Karena itu, fokus Pertamina saat ini adalah bagaimana meningkatkan produksi migas dari dalam negeri. Vice President Corporate Communication Pertamina Wianda Pusponegoro menambahkan, keputusan resmi dari pemerintah segera turun dan Pertamina tetap dalam posisi sebagai pengelola 100%. Keputusan tersebut penting untuk menjaga masa transisi dan proses produksi berjalan lancar.
”Kami berharap segera ada keputusan agar dapat bergerak lebih cepat,” ujarnya. Terkait dengan itu, Dwi mengatakan bahwa Pertamina telah memperoleh dukungan dari Presiden Joko Widodo untuk mengelola Blok Mahakam sepenuhnya. Hal itu sesuai keinginan perusahaan dalam rangka meningkatkan kedaulatan energi nasional.
Dukungan juga ditegaskan oleh Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral(ESDM) SudirmanSaid. ”Menko (Perekonomian) Sofyan Djalil mengapresiasi dan percaya Pertamina mampu. Sejauh ini komitmen yang ada cukup tinggi mendorong pertamina menjadi tuan rumah di negeri sendiri,” ungkapnya.
Sementara itu, Serikat Pekerja Pertamina kemarin menggelar jumpa pers mendesak pemerintah segera menyerahkan secara resmi 100% pengelolaan Blok Mahakam kepada BUMN tersebut. Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) Eko Wahyu Laksmono mengatakan, itu penting agar Pertamina dapat segera menyusun program kerja masa transisi 2015-2017 yang komprehensif dan realistis.
”Tuntutan ini kami sampaikan dengan harapan dapat dipenuhi guna membangun kedaulatan energi yang pada gilirannya akan mampu memperkuat ketahanan energi nasional,” desaknya.
Nanang wijayanto
(bbg)
