Perindo Kritik Kinerja Tim Ekonomi Jokowi-JK
A
A
A
JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal Perindo, Hendrik Kawilarang Luntungan mengkritik kinerja tim ekonomi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) yang tidak responsif terhadap situasi moneter. Hal ini menyusul ambruknya nilai tukar rupiah hingga sempat menyentuh di atas Rp13.200/USD, terburuk sejak krisis 1998.
Hendrik memandang, kondisi tersebut membuktikan penunjukan tim ekonomi lebih pada unsur kedekatan daripada profesionalitas dan kapabilitas. "Sejak awal Tim Ekonomi Kabinet Kerja diragukan karena tidak memiliki kemampuan moneter dan fiskal yang mumpuni," ujar Hendrik, Senin (23/3/2015).
Dia mengungkapkan, pelemahan rupiah sebenarnya sudah terjadi sejak Desember tahun lalu. Artinya, masalah ini sudah berlangsung empat bulan lebih. "Baru sekarang pemerintah bereaksi (mengeluarkan stimulus ekonomi). Itupun bukan langkah taktis, melainkan jangka menengah dan panjang," katanya.
Hendrik mensinyalir pemerintah sengaja membiarkan inflasi terjadi. Sebagai contoh, pencabutan subsidi BBM yang membuat harga bahan pokok melambung, penghapusan beras miskin, permainan mafia beras yang membuat harga beras naik dan kenaikan TDL awal Januari lalu.
"Ini menyebabkan rakyat kecil makin susah. Dampaknya masih terasa hingga sekarang. Rakyat dan pasar sudah kehilangan trust kepada Jokowi-JK," tandasnya.
(Baca: Ini Keputusan Pemerintah Terkait Paket Kebijakan Ekonomi)
Hendrik memandang, kondisi tersebut membuktikan penunjukan tim ekonomi lebih pada unsur kedekatan daripada profesionalitas dan kapabilitas. "Sejak awal Tim Ekonomi Kabinet Kerja diragukan karena tidak memiliki kemampuan moneter dan fiskal yang mumpuni," ujar Hendrik, Senin (23/3/2015).
Dia mengungkapkan, pelemahan rupiah sebenarnya sudah terjadi sejak Desember tahun lalu. Artinya, masalah ini sudah berlangsung empat bulan lebih. "Baru sekarang pemerintah bereaksi (mengeluarkan stimulus ekonomi). Itupun bukan langkah taktis, melainkan jangka menengah dan panjang," katanya.
Hendrik mensinyalir pemerintah sengaja membiarkan inflasi terjadi. Sebagai contoh, pencabutan subsidi BBM yang membuat harga bahan pokok melambung, penghapusan beras miskin, permainan mafia beras yang membuat harga beras naik dan kenaikan TDL awal Januari lalu.
"Ini menyebabkan rakyat kecil makin susah. Dampaknya masih terasa hingga sekarang. Rakyat dan pasar sudah kehilangan trust kepada Jokowi-JK," tandasnya.
(Baca: Ini Keputusan Pemerintah Terkait Paket Kebijakan Ekonomi)
(dmd)