RI Perlu Benahi Ini untuk Bersaing di ASEAN
Rabu, 25 Maret 2015 - 11:14 WIB
RI Perlu Benahi Ini untuk Bersaing di ASEAN
A
A
A
JAKARTA - Sekretaris Jenderal The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Angel Gurria mengatakan, banyak yang harus dilakukan Indonesia untuk bersaing di kawasan ASEAN dan meningkatkan status pendapatan.
Pasalnya, pada 2007 dan 2012 terjadi krisis, maka utnuk membalikkan keadaan tersebut diperlukan perubahan di sektor ekonomi. Menurutnya, reformasi tidak boleh berhenti hingga kapanpun.
"Ada sedikit saran. Contoh, pemerintah Indonesia itu sangat kecil jika dibanding dengan jumlah 250 juta penduduk. Ketika saya datang ke negara-negara OECD, pemerintahan mereka malah terlalu besar, saya bilang ini harus direduce," ujarnya dalam acara yang bertajuk Launch of The 2015 Indonesia Economic Survey and Education Policy Review di Jakarta, Rabu (25/3/2015).
Menurutnya, untuk meratakan kesejahteraan masyarakat diperlukan pembangunan infrastruktur. Karena itu, Indonesia butuh kebijakan ganda, pertama public resources dan dua regulasi untuk menarik sektor swasta.
"Saya tahu kebijakan penghapusan subsidi BBM yang diambil Presiden Jokowi sangat kontroversial, tapi Jokowi sudah melakukan hal yang baik. Penghapusan subsidi BBM bisa menyehatkan anggaran," ujarnya.
Selain itu, banyak peluang bonus demografi yang menguap lantaran kebijakan yang tidak terimplementasikan dengan baik. "Terutama untuk masalah pendidikan yang 1,5 juta pelajarnya, khususnya SD harus putus sekolah," kata dia.
Selain itu, lanjut Gurria, kualitas pendidikan harus diperbaiki. Gap pendidikan antara Indonesia dan negara-negara OECD sangat jauh yaitu tiga tahun. Akuntabilitas guru juga penting untuk diperhatikan.
"Lalu partisipasi. Kebanyakan yang putus sekolah itu karena malnutrisi dan kurangnya dorongan dari orang tua. Serta yang terakhir, efisiensi dalam sektor pendidikan. Belajar adalah proses panjang kehidupan. Kesemuanya saling berhubungan," pungkasnya.
Pasalnya, pada 2007 dan 2012 terjadi krisis, maka utnuk membalikkan keadaan tersebut diperlukan perubahan di sektor ekonomi. Menurutnya, reformasi tidak boleh berhenti hingga kapanpun.
"Ada sedikit saran. Contoh, pemerintah Indonesia itu sangat kecil jika dibanding dengan jumlah 250 juta penduduk. Ketika saya datang ke negara-negara OECD, pemerintahan mereka malah terlalu besar, saya bilang ini harus direduce," ujarnya dalam acara yang bertajuk Launch of The 2015 Indonesia Economic Survey and Education Policy Review di Jakarta, Rabu (25/3/2015).
Menurutnya, untuk meratakan kesejahteraan masyarakat diperlukan pembangunan infrastruktur. Karena itu, Indonesia butuh kebijakan ganda, pertama public resources dan dua regulasi untuk menarik sektor swasta.
"Saya tahu kebijakan penghapusan subsidi BBM yang diambil Presiden Jokowi sangat kontroversial, tapi Jokowi sudah melakukan hal yang baik. Penghapusan subsidi BBM bisa menyehatkan anggaran," ujarnya.
Selain itu, banyak peluang bonus demografi yang menguap lantaran kebijakan yang tidak terimplementasikan dengan baik. "Terutama untuk masalah pendidikan yang 1,5 juta pelajarnya, khususnya SD harus putus sekolah," kata dia.
Selain itu, lanjut Gurria, kualitas pendidikan harus diperbaiki. Gap pendidikan antara Indonesia dan negara-negara OECD sangat jauh yaitu tiga tahun. Akuntabilitas guru juga penting untuk diperhatikan.
"Lalu partisipasi. Kebanyakan yang putus sekolah itu karena malnutrisi dan kurangnya dorongan dari orang tua. Serta yang terakhir, efisiensi dalam sektor pendidikan. Belajar adalah proses panjang kehidupan. Kesemuanya saling berhubungan," pungkasnya.
(izz)
Lihat Juga :
