Layanan Air Minum Butuh Investasi Rp253 T
Layanan Air Minum Butuh Investasi Rp253 T
A
A
A
JAKARTA - Layanan air minum di Indonesia membutuhkan investasi sekitar Rp253 triliun hingga 2019 mendatang.
Pembiayaan tersebut tak akan hanya mengandalkan dana pemerintah, namun juga sumber dana lain. ”Sangat jelas target universal air minum di seluruh Indonesia, yakni 100% pada tahun 2019. Makanya dibutuhkan kerja keras seluruh jajaran di Direktorat PAM dan Ditjen Cipta Karya,” kata Direktur Pengembangan Air Minum (PAM) Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Mochammad Natsir di Jakarta kemarin.
Menurut dia, Kementerian PUPR hanya bisa menutupi kekurangan 28% dari total kebutuhan pembiayaan senilai Rp253 triliun. Kalau di-break down , kata Natsir, Ditjen Cipta Karya akan mengelola Rp33,9 triliun dari total pembiayaan tersebut, dan Ditjen Sumber Daya Air untuk air baku sebesar Rp19 triliun.
”Total dari dua Ditjen di Kementerian PUPR ini sebesar Rp54,9 triliun. Artinya, jumlah itu baru memenuhi 28% dari total pembiayaan,” ujarnya. Alternatif sumber pembiayaan lain dalam rangka mencapai target tersebut antara lain melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), APBN, PDAM serta melalui kerja sama pemerintah swasta.
Saat ini, kata Natsir, pemerintah mengembangkan kerja sama pemerintah swasta (KPS) yang diharapkan mampu menyumbang pembiayaan dengan persentase 10-15% dari total kebutuhan anggaran. Natsir menambahkan, selain tambahan dana melalui KPS, masih ada dana hibah dari Kementerian Keuangan yang bisa dimanfaatkan dengan alokasi hibah setiap tahun yang meningkat.
”Tahun ini saja, kami mengajukan dana hibah Rp500 miliar yang akan diperuntukkan bagi beberapa PDAM yang siap menerima penyertaan modal yang diatur berdasarkan peraturan daerah setempat,” tambahnya.
Ichsan amin
Pembiayaan tersebut tak akan hanya mengandalkan dana pemerintah, namun juga sumber dana lain. ”Sangat jelas target universal air minum di seluruh Indonesia, yakni 100% pada tahun 2019. Makanya dibutuhkan kerja keras seluruh jajaran di Direktorat PAM dan Ditjen Cipta Karya,” kata Direktur Pengembangan Air Minum (PAM) Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Mochammad Natsir di Jakarta kemarin.
Menurut dia, Kementerian PUPR hanya bisa menutupi kekurangan 28% dari total kebutuhan pembiayaan senilai Rp253 triliun. Kalau di-break down , kata Natsir, Ditjen Cipta Karya akan mengelola Rp33,9 triliun dari total pembiayaan tersebut, dan Ditjen Sumber Daya Air untuk air baku sebesar Rp19 triliun.
”Total dari dua Ditjen di Kementerian PUPR ini sebesar Rp54,9 triliun. Artinya, jumlah itu baru memenuhi 28% dari total pembiayaan,” ujarnya. Alternatif sumber pembiayaan lain dalam rangka mencapai target tersebut antara lain melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), APBN, PDAM serta melalui kerja sama pemerintah swasta.
Saat ini, kata Natsir, pemerintah mengembangkan kerja sama pemerintah swasta (KPS) yang diharapkan mampu menyumbang pembiayaan dengan persentase 10-15% dari total kebutuhan anggaran. Natsir menambahkan, selain tambahan dana melalui KPS, masih ada dana hibah dari Kementerian Keuangan yang bisa dimanfaatkan dengan alokasi hibah setiap tahun yang meningkat.
”Tahun ini saja, kami mengajukan dana hibah Rp500 miliar yang akan diperuntukkan bagi beberapa PDAM yang siap menerima penyertaan modal yang diatur berdasarkan peraturan daerah setempat,” tambahnya.
Ichsan amin
(ftr)
Explore More