Subsidi Langsung Elpiji Bisa Timbulkan Kekacauan
Kamis, 26 Maret 2015 - 19:27 WIB
Subsidi Langsung Elpiji Bisa Timbulkan Kekacauan
A
A
A
JAKARTA - Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati mengungkapkan, skema subsidi langsung untuk elpiji akan menimbulkan kekacauan, jika validitas data mengenai orang miskin tidak beres.
Dia mengatakan, saat ini data mengenai kriteria orang miskin dan rentan miskin yang nantinya akan menerima subsidi tersebut masih belum ada kejelasan.
"Jadi, kalau misalnya persoalan skema subsidi langsung ini belum selesai, sekonyong-konyong langsung dialihkan dari subsidi yang tadinya output elpiji 3 kg pasti akan menimbulkan kekacauan," ujar Enny kepada Sindonews di kantor INDEF, Jakarta, Kamis (26/3/2015).
Sebab itu, lanjut dia, harus ada tahap penyelesaian prasyarat untuk efektivitas penerapan subsidi langsung elpiji diselesaikan terlebih dahulu, baru kemudian merubah sistem dan skema pemberian subsidinya tersebut. (Baca: Pemerintah Diminta Perbaiki Data Penduduk Miskin)
"Kalau enggak, ini akan berdampak drastis terhadap akses penduduk miskin kita terhadap energi. Elpiji sudah jadi kebutuhan primer. Karena sudah tidak ada lagi pemenuhan kebutuhan dari minyak tanah atau yang lain," jelasnya.
Menurut Enny, meskipun masyarakat di pedesaan masih memungkinkan menggunakan kayu bakar untuk memasak, namun jumlahnya saat ini sudah sangat terbatas. Sehingga, jika subsidi langsung diterapkan namun validitas datanya belum beres, maka penduduk miskin akan kesulitan mendapatkan akses elpiji.
"Kalau ini langsung dialihkan sementara skemanya belum beres, maka hampir bisa dipastikan penduduk miskin akan sangat sulit untuk akses elpiji. Kan berarti mereka tidak bisa memasak, tidak bisa melakukan aktivitas," tandasnya.
Dia mengatakan, saat ini data mengenai kriteria orang miskin dan rentan miskin yang nantinya akan menerima subsidi tersebut masih belum ada kejelasan.
"Jadi, kalau misalnya persoalan skema subsidi langsung ini belum selesai, sekonyong-konyong langsung dialihkan dari subsidi yang tadinya output elpiji 3 kg pasti akan menimbulkan kekacauan," ujar Enny kepada Sindonews di kantor INDEF, Jakarta, Kamis (26/3/2015).
Sebab itu, lanjut dia, harus ada tahap penyelesaian prasyarat untuk efektivitas penerapan subsidi langsung elpiji diselesaikan terlebih dahulu, baru kemudian merubah sistem dan skema pemberian subsidinya tersebut. (Baca: Pemerintah Diminta Perbaiki Data Penduduk Miskin)
"Kalau enggak, ini akan berdampak drastis terhadap akses penduduk miskin kita terhadap energi. Elpiji sudah jadi kebutuhan primer. Karena sudah tidak ada lagi pemenuhan kebutuhan dari minyak tanah atau yang lain," jelasnya.
Menurut Enny, meskipun masyarakat di pedesaan masih memungkinkan menggunakan kayu bakar untuk memasak, namun jumlahnya saat ini sudah sangat terbatas. Sehingga, jika subsidi langsung diterapkan namun validitas datanya belum beres, maka penduduk miskin akan kesulitan mendapatkan akses elpiji.
"Kalau ini langsung dialihkan sementara skemanya belum beres, maka hampir bisa dipastikan penduduk miskin akan sangat sulit untuk akses elpiji. Kan berarti mereka tidak bisa memasak, tidak bisa melakukan aktivitas," tandasnya.
(dmd)
Lihat Juga :
