Skema Subsidi Langsung Elpiji Bisa Contek Keberhasilan e-KTP
Sabtu, 28 Maret 2015 - 07:07 WIB
Skema Subsidi Langsung Elpiji Bisa Contek Keberhasilan e-KTP
A
A
A
JAKARTA - Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (Iress) Marwan Batubara mengungkapkan, penerapan skema subsidi langsung untuk gas elpiji 3 kg bisa mencontek keberhasilan elektronik KTP (e-KTP).
Menurutnya, e-KTP menjadikan identitas masyarakat menjadi tunggal (single identity). Dengan begitu, pemerintah bisa mudah mengkategorikan masyarakat yang memang membutuhkan subsidi tersebut.
"Bagus itu dulu kita mengembangkan e-KTP atau single identity number. Setiap orang punya nomor, dengan begitu jadi tunggal, tidak mungkin ada penyimpangan. Nah itu mungkin sambil jalan dengan kartu (kartu sakti Jokowi) itu juga coba diselesaikan. Siapa tau dua sampai tiga tahun ke depan beres, dan subsidi langsung bisa tepat sasaran," ucapnya di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (27/3/2015).
Dia mengatakan, penerapan subsidi langsung hendaknya juga mengedepankan moral hazard, yang biasa timbul dari perilaku aparat penegak hukum yang bertugas menyalurkan bantuan tersebut.
"Artinya di sini ada aspek moral hazard. Seandainya sistem sudah kita anggap oke, lalu aparat yang menjalankan itu moralnya rusak, atau ada orang yang mengaku miskin padahal tidak, itu bahaya," imbuh Marwan.
Sebab itu, masalah perbaikan sistem dan moral hazard tersebut perlu diatasi segera oleh pemerintah. Selain itu, pemerintah juga sedianya dapat mengkaji lebih lanjut kedepannya.
"Kalau ada perkembangan di tengah jalan kenapa tidak? Tapi kalau ada cara lain ya seperti apa? Mungkin kita bisa sama-sama belajar," pungkas dia.
Menurutnya, e-KTP menjadikan identitas masyarakat menjadi tunggal (single identity). Dengan begitu, pemerintah bisa mudah mengkategorikan masyarakat yang memang membutuhkan subsidi tersebut.
"Bagus itu dulu kita mengembangkan e-KTP atau single identity number. Setiap orang punya nomor, dengan begitu jadi tunggal, tidak mungkin ada penyimpangan. Nah itu mungkin sambil jalan dengan kartu (kartu sakti Jokowi) itu juga coba diselesaikan. Siapa tau dua sampai tiga tahun ke depan beres, dan subsidi langsung bisa tepat sasaran," ucapnya di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (27/3/2015).
Dia mengatakan, penerapan subsidi langsung hendaknya juga mengedepankan moral hazard, yang biasa timbul dari perilaku aparat penegak hukum yang bertugas menyalurkan bantuan tersebut.
"Artinya di sini ada aspek moral hazard. Seandainya sistem sudah kita anggap oke, lalu aparat yang menjalankan itu moralnya rusak, atau ada orang yang mengaku miskin padahal tidak, itu bahaya," imbuh Marwan.
Sebab itu, masalah perbaikan sistem dan moral hazard tersebut perlu diatasi segera oleh pemerintah. Selain itu, pemerintah juga sedianya dapat mengkaji lebih lanjut kedepannya.
"Kalau ada perkembangan di tengah jalan kenapa tidak? Tapi kalau ada cara lain ya seperti apa? Mungkin kita bisa sama-sama belajar," pungkas dia.
(izz)
Lihat Juga :
