SDSN Indonesia sebagai Hub ASEAN
Sabtu, 28 Maret 2015 - 11:23 WIB
SDSN Indonesia sebagai Hub ASEAN
A
A
A
JAKARTA - Sustainable Development Solutions Network (SDSN) Indonesia dipercaya sebagai hub regional untuk kawasan ASEAN.
SDSN adalah lembaga yang diresmikan oleh Sekjen PBB Ban Ki Moon pada Agustus 2012 untuk mendorong pencapaian target pembangunan ekonomi dan sosial di berbagai negara, termasuk Indonesia.
Leader Council United Nations Sustainable Development Solutions Network (UN-SDSN) Mari Elka Pangestu mengatakan, SDSN merupakan jaringan yang terdiri atas sekitar 200 orang ahli dan berpengalaman dengan latar belakang akademik, LSM, swasta, dan pengambil keputusan di berbagai dimensi bidang pembangunan berkelanjutan.
”UN-SDNS telah membangun jaringan berbagai negara, termasuk di Indonesia yang dikenal SDSN Indonesia. SDSN Indonesia bahkan dipercaya sebagi hub regional untuk kawasan ASEAN,” sebut Mari di Jakarta kemarin.
Direktur United Nations Sustainable Development Solutions Network (UN-SDSN) Jeffrey Sachs mengatakan, pembangunan untuk mengentaskan kemiskinan dan memperbaiki indikatorkualitashidupmanusia melalui MDGs telah menunjukkan hasil. Banyak negara di berbagai kawasan yang mampu mengurangi angka kemiskinan.
Meski demikian, sampai program MDGs yang akan berakhir 2015 ini, di sejumlah kawasan masih terdapat angka kemiskinan yang tinggi, terjadi peningkatan ketimpangan pendapatan dan tidak inklusifnya manfaat pembangunan (social exclusion), dan meningkatnya krisis terkait kerusakan lingkungan hidup.
Menggunakan batasan penghasilan di bawah USD1,25 per kapita per hari, jumlah pendudukan yang hidup di bawah garis kemiskinan di dunia diperkirakan sekitar 1,2 miliar jiwa, dan angka ini meningkat menjadi 7,2 miliar jiwa jika menggunakan standar yang lebih tinggi yaitu di bawah USD 2 per kapita per hari.
Menurut Mari, hampir semua prioritas pemerintah seperti pengurangan angka kemiskinan, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, ketahanan pangan, pembangunan infrastruktur, sejalan dengan program pembangunan berkelanjutan SDSN.
Sejumlah langkah yang dilakukan pemerintah seperti menghapus subsidi BBM sekitar USD27 miliar adalah langkah positif karena memberi ruang fiskal yang lebih besar untuk memperbesar dana pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Anton c
SDSN adalah lembaga yang diresmikan oleh Sekjen PBB Ban Ki Moon pada Agustus 2012 untuk mendorong pencapaian target pembangunan ekonomi dan sosial di berbagai negara, termasuk Indonesia.
Leader Council United Nations Sustainable Development Solutions Network (UN-SDSN) Mari Elka Pangestu mengatakan, SDSN merupakan jaringan yang terdiri atas sekitar 200 orang ahli dan berpengalaman dengan latar belakang akademik, LSM, swasta, dan pengambil keputusan di berbagai dimensi bidang pembangunan berkelanjutan.
”UN-SDNS telah membangun jaringan berbagai negara, termasuk di Indonesia yang dikenal SDSN Indonesia. SDSN Indonesia bahkan dipercaya sebagi hub regional untuk kawasan ASEAN,” sebut Mari di Jakarta kemarin.
Direktur United Nations Sustainable Development Solutions Network (UN-SDSN) Jeffrey Sachs mengatakan, pembangunan untuk mengentaskan kemiskinan dan memperbaiki indikatorkualitashidupmanusia melalui MDGs telah menunjukkan hasil. Banyak negara di berbagai kawasan yang mampu mengurangi angka kemiskinan.
Meski demikian, sampai program MDGs yang akan berakhir 2015 ini, di sejumlah kawasan masih terdapat angka kemiskinan yang tinggi, terjadi peningkatan ketimpangan pendapatan dan tidak inklusifnya manfaat pembangunan (social exclusion), dan meningkatnya krisis terkait kerusakan lingkungan hidup.
Menggunakan batasan penghasilan di bawah USD1,25 per kapita per hari, jumlah pendudukan yang hidup di bawah garis kemiskinan di dunia diperkirakan sekitar 1,2 miliar jiwa, dan angka ini meningkat menjadi 7,2 miliar jiwa jika menggunakan standar yang lebih tinggi yaitu di bawah USD 2 per kapita per hari.
Menurut Mari, hampir semua prioritas pemerintah seperti pengurangan angka kemiskinan, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, ketahanan pangan, pembangunan infrastruktur, sejalan dengan program pembangunan berkelanjutan SDSN.
Sejumlah langkah yang dilakukan pemerintah seperti menghapus subsidi BBM sekitar USD27 miliar adalah langkah positif karena memberi ruang fiskal yang lebih besar untuk memperbesar dana pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Anton c
(ftr)
