Kasus Perbudakan Ancam Bisnis Perikanan Indonesia
Selasa, 31 Maret 2015 - 09:42 WIB
Kasus Perbudakan Ancam Bisnis Perikanan Indonesia
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah harus bergerak cepat untuk mengklarifikasi isu terkait praktik perbudakan nelayan di perairan Indonesia. Jika tidak, produk perikanan Indonesia terancam diboikot dan terganggu ekspornya.
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menegaskan komitmen pemerintah untuk menindak setiap praktik perbudakan. Ia menyadari pentingnya merespons dan menyampaikan pesan kepada dunia bahwa Indonesia tidak akan melakukan pembiaran atas kasus perbudakan yang terjadi di perairan Indonesia.
”Kita tidak ingin dianggap merestui praktik perbudakan. Kalau kita tidak cepat bereaksi, roda bisnis seafood kita akan habis,” ujarnya di sela-sela kegiatan semiloka ”Penguatan Penegakan Hukum di Bidang Kelautan dan Perikanan” di Jakarta kemarin.
Kekhawatiran Susi beralasan karena negara-negara tujuan ekspor produk perikanan Indonesia seperti Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa sangat sensitif terhadap isu praktik perikanan yang tidak sesuai ketentuan. Ia tidak ingin produk perikanan Indonesia bernasib sama dengan komoditas sawit Indonesia yang dihajar dengan isu lingkungan sehingga sulit diterima negara-negara Uni Eropa.
”Total ekspor seafood kita USD4,6 miliar. Bisa jadi kita tidak bisa ekspor lagi ke Eropa dan Amerika karena mereka akan memboikot,” cetusnya. Kasus perbudakan mengemuka setelah media internasional, Associated Press (AP ) belum lama ini menerbitkan laporan investigatif terkait praktik perbudakan terhadap ratusan orang Myanmar di Benjina, Maluku.
Investigasi selama setahun itu mendapati keberadaan sejumlah warga Myanmar yang didatangkan melalui Thailand untuk kemudian dipaksa bekerja di sebuah perusahaan berinisial PBR. Mereka mendapat perlakuan tidak manusiawi seperti tidak diperbolehkan libur dan tidak diberi cukup makan. Kendati terdaftar sebagai perusahaan PMA di Indonesia, PT PBR sendiri disinyalir menaungi kapal-kapal penangkap ikan Thailand.
Terpisah, Ketua Asosiasi Pengusaha Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan (AP5I) Thomas Darmawan merasa prihatin dengan temuan tersebut. Ia pun khawatir masalah-masalah yang terjadi diperairan Indonesia akan memengaruhi persepsi konsumen khususnya di luar negeri.
Untuk itu, ia sepakat pemerintah harus bergerak cepat. ”Kami mendukung investigasi lebih lanjut supaya jangan sampai ada hal seperti ini,” ujarnya.
Inda susanti
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menegaskan komitmen pemerintah untuk menindak setiap praktik perbudakan. Ia menyadari pentingnya merespons dan menyampaikan pesan kepada dunia bahwa Indonesia tidak akan melakukan pembiaran atas kasus perbudakan yang terjadi di perairan Indonesia.
”Kita tidak ingin dianggap merestui praktik perbudakan. Kalau kita tidak cepat bereaksi, roda bisnis seafood kita akan habis,” ujarnya di sela-sela kegiatan semiloka ”Penguatan Penegakan Hukum di Bidang Kelautan dan Perikanan” di Jakarta kemarin.
Kekhawatiran Susi beralasan karena negara-negara tujuan ekspor produk perikanan Indonesia seperti Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa sangat sensitif terhadap isu praktik perikanan yang tidak sesuai ketentuan. Ia tidak ingin produk perikanan Indonesia bernasib sama dengan komoditas sawit Indonesia yang dihajar dengan isu lingkungan sehingga sulit diterima negara-negara Uni Eropa.
”Total ekspor seafood kita USD4,6 miliar. Bisa jadi kita tidak bisa ekspor lagi ke Eropa dan Amerika karena mereka akan memboikot,” cetusnya. Kasus perbudakan mengemuka setelah media internasional, Associated Press (AP ) belum lama ini menerbitkan laporan investigatif terkait praktik perbudakan terhadap ratusan orang Myanmar di Benjina, Maluku.
Investigasi selama setahun itu mendapati keberadaan sejumlah warga Myanmar yang didatangkan melalui Thailand untuk kemudian dipaksa bekerja di sebuah perusahaan berinisial PBR. Mereka mendapat perlakuan tidak manusiawi seperti tidak diperbolehkan libur dan tidak diberi cukup makan. Kendati terdaftar sebagai perusahaan PMA di Indonesia, PT PBR sendiri disinyalir menaungi kapal-kapal penangkap ikan Thailand.
Terpisah, Ketua Asosiasi Pengusaha Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan (AP5I) Thomas Darmawan merasa prihatin dengan temuan tersebut. Ia pun khawatir masalah-masalah yang terjadi diperairan Indonesia akan memengaruhi persepsi konsumen khususnya di luar negeri.
Untuk itu, ia sepakat pemerintah harus bergerak cepat. ”Kami mendukung investigasi lebih lanjut supaya jangan sampai ada hal seperti ini,” ujarnya.
Inda susanti
(ftr)
