Industri Hijau Perlu Dukungan Pemerintah

JAKARTA - Sertifikasi yang diterbitkan di Indonesia secara business to business(B to B) sudah mampu menjawab berbagai keinginan pembeli (buyer) di luar negeri, terutama menyangkut ada kepastian mengenai asal usul bahan produk olahan kayu.

Hanya, secara government to government (G to G) masih banyak kendala sehingga diperlukan peran aktif pemerintah, terutama untuk meredam kampanye hitam. Itu diungkapkan Direktur Utama PT Mutu Agung Lestari, Arifin Lembaga, di Bogor pekan lalu.

Dia mengungkapkan, di banyak negara yang menjadi pasar produk Indonesia sertifikasi Indonesia telah diakui dan diterima di luar negeri. ”Ada jaminan pasar luar negeri mampu menyerap karena ada kepastian terkait asal usul bahan baku produk olahan kehutanan yang berasal dari sumber yang lestari,” kata Arifin.

Menurut Arifin, pihak-pihak yang menilai industri kehutanan di Indonesia masih merusak sebenarnya bisa mengacu kepada sertifikasi yang penerbitannya melibatkan banyak pihak, termasuk lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Ketua Bidang Hutan Tanaman Industri (HTI) Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Nana Suparna mengungkapkan, yang dibutuhkan Indonesia saat ini adalah dukungan sosialisasi terhadap upaya-upaya yang telah dilakukan industri di Indonesia untuk perbaikan dan kelestarian lingkungan.

”Dari situ kami berharap ada masukan untuk membantu industri bekerja lebih baik agar lingkungan dan industri dapat bersinergi,” kata Nana. Nana mencontohkan, berbagai persoalan lingkungan dalam industri berbasis sumber daya alam (SDA) seperti deforestasi, perambahan, kebakaran hutan juga terjadi di negara maju. Pengembangan di sektor pertambangan, perkebunan, dan kehutanan pastinya terganjal dengan persoalan yang sama.

Seharusnya, kilas balik negara maju untuk mengatasi berbagai persoalan dan mengembangkan industri di tengah berbagai tekanan itu bisa menjadi masukan bagi industri di Indonesia.

Sudarsono