PLN-Tiga Bank BUMN Kerja Sama Hedging
Sabtu, 11 April 2015 - 10:50 WIB
PLN-Tiga Bank BUMN Kerja Sama Hedging
A
A
A
JAKARTA - PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) menandatangani kerja sama lindung nilai (hedging) atas utang berdenominasi dolar AS senilai USD950 juta dengan tiga bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni Mandiri, BNI, dan BRI.
Kesepakatan tersebut merupakan bentuk antisipasi perusahaan listrik pelat merah itu dalam menghadapi gejolak nilai tukar dolar Amerika Serikat. Apalagi, PLN akan banyak menyerap pendanaan asing dalam bentuk pinjaman untuk mendukung berbagai proyek kelistrikan.
”Mau tidak mau kita butuh biaya sangat besar untuk membangun infrastruktur kelistrikan. Kita butuh sekitar Rp1.500 triliun, maka demi keamanan transaksinya, lindung nilai jadi prioritas,” kata Direktur Utama PLN Sofyan Basir seusai penandatanganan kerja sama hedging dengan Bank Mandiri, BNI, dan BRI di Jakarta kemarin.
Dia menambahkan, saat ini pemerintah menargetkan pembangunan pembangkit berkapasitas 35.000 megawatt (MW) dengan dana yang dibutuhkan sekitar Rp1.200 triliun. ”Dari jumlah tersebut, lebih kurang Rp600 triliun merupakan kebutuhan PLN sendiri untuk membangun 10.000 MW dan 40.000 jaringan transmisi,” ujar Sofyan.
Fasilitas lindung nilai bagi PLN diharapkan menjadi langkah awal bagi BUMN dan korporasi swasta lain untuk melakukan hedging sebagai bagian dari penerapan manajemen risiko nilai tukar. ”Kami berharap akan menjadi cermin bagi BUMN dan korporasi swasta lain dengan tetap menerapkan assesment risiko yang baik,” kata Gubernur Bank Indonesia Agus DW Martowardojo.
Agus melanjutkan, dalam upaya mengurangi risiko yang timbul dari fluktuasi kurs, melakukan transaksi lindung nilai menjadi sebuah tuntutan di tengah tantangan ketidakpastian prospek ekonomi global yang menyebabkan perkembangan nilai dolar Amerika Serikat cenderung menguat.
Dia menyampaikan, perkembangan ini perlu diwaspadai terutama oleh perusahaan yang banyak melakukan pinjaman dalam bentuk utang luar negeri. ”Dengan kondisi perekonomian global ke depan tidak ada ketidakpastian, maka kami anggap perlu adanya penguatan terutama di mikro,” ujar dia.
Menurutnya, sekurang-kurangnya ada dua kerentanan mikro dalam perekonomian nasional yakni utang luar negeri swasta yang mencapai USD163 miliar dan kepemilikan asing di surat utang negara (SUN) mencapai 38%, padahal batas aman di bawah 30%. Agus menambahkan, kendati utang luar negeri korporasi terus meningkat, hanya sekitar 26% perusahaan saja yang melakukan hedging.
Sehingga, adanya akumulasi modal portofolio oleh asing pada obligasi yang besar bisa keluar dan dapat memicu gejolak kurs. ”Makanya kami mendorong agar mengembangkan transaksi derivatif untuk melakukan hedging ,” tukasnya.
Demi meningkatkan pemahaman akan pentingnya transaksi lindung nilai, beberapa lembaga negara penegak hukum sepakat bahwa kerugian (biaya) yang ditimbulkan dari transaksi lindung nilai bukan merupakan kerugian negara. Asalkan, transaksi tersebut dilakukan secara konsisten, konsekuen, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno berharap, BUMN tidak hanya melakukan lindung nilai terhadap mata uang dolar Amerika Serikat (USD) saja, tetapi bisa ke beberapa mata uang negara lain. ”Dan saya bicarakan dengan Gubernur BI, kalau bisa hedging bukan hanya dolar tapi mata uang lain yang saat ini banyak, apakah yen atau yang lain,” tukas dia.
Ke depan, kata Rini, harus diterapkan prinsip-prinsip kehati- hatian sebagai prioritas oleh direktur keuangan perusahaan BUMN. Jika BUMN dapat mengembangkan dan melakukan hedging secara hati-hati dan akuntabel, diyakini BUMN akan semakin maju dan negara pun kian maju.
Adapun, rincian lindung nilai PLN dengan ketiga bank yaitu Bank Mandiri mendapat porsi USD500 juta, menjadi lindung nilai terbesar; BRI USD250 juta; dan BNI USD200 juta.
Direktur Corporate Banking Bank Mandiri Royke Tumilaar mengatakan, kerja sama pemberian fasilitas ini dilakukan untuk mendukung kinerja PLN dalam memenuhi kebutuhan listrik nasional. ”Kerja sama ini diharapkan dapat memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dan mengurangi tekanan volatilitas rupiah, terutama terhadap kinerja perusahaan BUMN,” ujar Royke.
Direktur Utama BNI Achmad Baiquni menambahkan, bagi perusahaan yang memiliki eksposur valuta asing, perlu melakukan antisipasi dengan melakukan transaksi lindung nilai sebagai salah satu mitigasi risiko terhadap volatilitas nilai tukar.
Dia melanjutkan, BNI telah mempunyai tim dan infrastruktur yang siap untuk melakukan transaksi lindung nilai dengan perusahaan BUMN.
Kunthi fahmar sandy/ Rabia edra
Kesepakatan tersebut merupakan bentuk antisipasi perusahaan listrik pelat merah itu dalam menghadapi gejolak nilai tukar dolar Amerika Serikat. Apalagi, PLN akan banyak menyerap pendanaan asing dalam bentuk pinjaman untuk mendukung berbagai proyek kelistrikan.
”Mau tidak mau kita butuh biaya sangat besar untuk membangun infrastruktur kelistrikan. Kita butuh sekitar Rp1.500 triliun, maka demi keamanan transaksinya, lindung nilai jadi prioritas,” kata Direktur Utama PLN Sofyan Basir seusai penandatanganan kerja sama hedging dengan Bank Mandiri, BNI, dan BRI di Jakarta kemarin.
Dia menambahkan, saat ini pemerintah menargetkan pembangunan pembangkit berkapasitas 35.000 megawatt (MW) dengan dana yang dibutuhkan sekitar Rp1.200 triliun. ”Dari jumlah tersebut, lebih kurang Rp600 triliun merupakan kebutuhan PLN sendiri untuk membangun 10.000 MW dan 40.000 jaringan transmisi,” ujar Sofyan.
Fasilitas lindung nilai bagi PLN diharapkan menjadi langkah awal bagi BUMN dan korporasi swasta lain untuk melakukan hedging sebagai bagian dari penerapan manajemen risiko nilai tukar. ”Kami berharap akan menjadi cermin bagi BUMN dan korporasi swasta lain dengan tetap menerapkan assesment risiko yang baik,” kata Gubernur Bank Indonesia Agus DW Martowardojo.
Agus melanjutkan, dalam upaya mengurangi risiko yang timbul dari fluktuasi kurs, melakukan transaksi lindung nilai menjadi sebuah tuntutan di tengah tantangan ketidakpastian prospek ekonomi global yang menyebabkan perkembangan nilai dolar Amerika Serikat cenderung menguat.
Dia menyampaikan, perkembangan ini perlu diwaspadai terutama oleh perusahaan yang banyak melakukan pinjaman dalam bentuk utang luar negeri. ”Dengan kondisi perekonomian global ke depan tidak ada ketidakpastian, maka kami anggap perlu adanya penguatan terutama di mikro,” ujar dia.
Menurutnya, sekurang-kurangnya ada dua kerentanan mikro dalam perekonomian nasional yakni utang luar negeri swasta yang mencapai USD163 miliar dan kepemilikan asing di surat utang negara (SUN) mencapai 38%, padahal batas aman di bawah 30%. Agus menambahkan, kendati utang luar negeri korporasi terus meningkat, hanya sekitar 26% perusahaan saja yang melakukan hedging.
Sehingga, adanya akumulasi modal portofolio oleh asing pada obligasi yang besar bisa keluar dan dapat memicu gejolak kurs. ”Makanya kami mendorong agar mengembangkan transaksi derivatif untuk melakukan hedging ,” tukasnya.
Demi meningkatkan pemahaman akan pentingnya transaksi lindung nilai, beberapa lembaga negara penegak hukum sepakat bahwa kerugian (biaya) yang ditimbulkan dari transaksi lindung nilai bukan merupakan kerugian negara. Asalkan, transaksi tersebut dilakukan secara konsisten, konsekuen, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno berharap, BUMN tidak hanya melakukan lindung nilai terhadap mata uang dolar Amerika Serikat (USD) saja, tetapi bisa ke beberapa mata uang negara lain. ”Dan saya bicarakan dengan Gubernur BI, kalau bisa hedging bukan hanya dolar tapi mata uang lain yang saat ini banyak, apakah yen atau yang lain,” tukas dia.
Ke depan, kata Rini, harus diterapkan prinsip-prinsip kehati- hatian sebagai prioritas oleh direktur keuangan perusahaan BUMN. Jika BUMN dapat mengembangkan dan melakukan hedging secara hati-hati dan akuntabel, diyakini BUMN akan semakin maju dan negara pun kian maju.
Adapun, rincian lindung nilai PLN dengan ketiga bank yaitu Bank Mandiri mendapat porsi USD500 juta, menjadi lindung nilai terbesar; BRI USD250 juta; dan BNI USD200 juta.
Direktur Corporate Banking Bank Mandiri Royke Tumilaar mengatakan, kerja sama pemberian fasilitas ini dilakukan untuk mendukung kinerja PLN dalam memenuhi kebutuhan listrik nasional. ”Kerja sama ini diharapkan dapat memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dan mengurangi tekanan volatilitas rupiah, terutama terhadap kinerja perusahaan BUMN,” ujar Royke.
Direktur Utama BNI Achmad Baiquni menambahkan, bagi perusahaan yang memiliki eksposur valuta asing, perlu melakukan antisipasi dengan melakukan transaksi lindung nilai sebagai salah satu mitigasi risiko terhadap volatilitas nilai tukar.
Dia melanjutkan, BNI telah mempunyai tim dan infrastruktur yang siap untuk melakukan transaksi lindung nilai dengan perusahaan BUMN.
Kunthi fahmar sandy/ Rabia edra
(ftr)
