DPR Sebut Program Kelistrikan 35 Ribu MW Terlalu Muluk
Minggu, 12 April 2015 - 17:29 WIB
DPR Sebut Program Kelistrikan 35 Ribu MW Terlalu Muluk
A
A
A
JAKARTA - Komisi VII DPR RI mengungkapkan bahwa program kelistrikan 35 ribu megawatt (MW) yang menjadi ambisi pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) terlalu muluk dan tidak realistis. Pasalnya, pemerintah pun masih memiliki utang pembangunan proyek kelistrikan Fast Track Programme (FTP) I dan FTP II yang hingga kini belum terselesaikan.
Seperti diketahui, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebelumnya telah mencanangkan program pembangunan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara10.000 MW atau Fast Track Programme (FTP) tahap I yang ditargetkan rampung 2013 lalu.
Kemudian, pemerintah juga memiliki program percepatan listrik 10.000 MW tahap II yang direncanakan selesai pada 2018 molor menjadi 2020. Belum program tersebut terlaksana, pemerintahan Jokowi-JK telah mencanangkan proyek kelistrikan 35 ribu MW yang dikebut dalam lima tahun.
"Program itu (kelistrikan 35 ribu MW) kalau bahasa saya terlalu muluk-muluk. Saya selalu kritik keras program 35 ribu MW. Karena apa? Untuk FTP I dan FTP II saja belum clear," tutur anggota Komisi VII DPR RI Agus Sulistyono alam Diskusi Energi Kita, di Restoran Bumbu Desa Jakarta, Minggu (12/4/2015).
Menurutnya, rencana Presiden Jokowi untuk merampungkan 11.000 MW yang menjadi bagian dari program kelistrikan 35.000 MW pada tahun ini sulit untuk terlaksana. "Pak Jokowi menyampaikan tahun ini 11.000 MW yang jadi bagian dari 35.000 MW. Darimana itu? Saya memberikan apresiasi program 35.000 MW untuk atasi krisis lsitrik, tapi tidak realistis?," pungkas dia.
Seperti diketahui, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebelumnya telah mencanangkan program pembangunan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara10.000 MW atau Fast Track Programme (FTP) tahap I yang ditargetkan rampung 2013 lalu.
Kemudian, pemerintah juga memiliki program percepatan listrik 10.000 MW tahap II yang direncanakan selesai pada 2018 molor menjadi 2020. Belum program tersebut terlaksana, pemerintahan Jokowi-JK telah mencanangkan proyek kelistrikan 35 ribu MW yang dikebut dalam lima tahun.
"Program itu (kelistrikan 35 ribu MW) kalau bahasa saya terlalu muluk-muluk. Saya selalu kritik keras program 35 ribu MW. Karena apa? Untuk FTP I dan FTP II saja belum clear," tutur anggota Komisi VII DPR RI Agus Sulistyono alam Diskusi Energi Kita, di Restoran Bumbu Desa Jakarta, Minggu (12/4/2015).
Menurutnya, rencana Presiden Jokowi untuk merampungkan 11.000 MW yang menjadi bagian dari program kelistrikan 35.000 MW pada tahun ini sulit untuk terlaksana. "Pak Jokowi menyampaikan tahun ini 11.000 MW yang jadi bagian dari 35.000 MW. Darimana itu? Saya memberikan apresiasi program 35.000 MW untuk atasi krisis lsitrik, tapi tidak realistis?," pungkas dia.
(dol)
