BPKP Diminta Lakukan Audit Proyek Cilamaya

JAKARTA - Keputusan Pemerintah melalui Wapres Jusuf Kalla untuk membatalkan rencana pembangunan Pelabuhan Cilamaya bukan akhir segalanya. Yang tak kalah penting adalah melakukan pemeriksaan secara komprehensif, termasuk mengenai proses feasibility study proyek tersebut.

”Tidak ada jalan lain, kecuali BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) harus melakukan pemeriksaan,” ujar Guru Besar Universitas Indonesia (UI) Profesor Budyatna dalam keterangan tertulisnya di Jakarta kemarin. Menurut Budyatna, hanya melaluipemeriksaanBPKP, akan diketahui apakah proyek tersebut sebenarnya layak atau tidak.

Apalagi, sebelumnya memang banyak pro dan kontra seputar rencana pembangunan pelabuhan yang ditaksir menelan biaya Rp34 triliun tersebut. Pro-kontra di antaranya mengenai amdal yang bermasalah, lokasi yang dekat dengan sawah produktif kelas satu seluas 150.000 hektare (ha), dan terganggunya pipa-pipa Pertamina yang selama ini menyuplai gas untuk kebutuhan listrik di Jakarta.

Yang tak kalah penting adalah soal pendanaan. Melalui pemeriksaan BPKP akan diketahui, berapa besar dana yang dibutuhkan, termasuk yang sudah dikeluarkan untuk mendanai proses feasibility study. ”Jangan- jangan memang benar dari Jepang,” kata Budyatna. Dari hasil pemeriksaan itulah bisa dikembangkan, untuk kepentingan siapa sebenarnya Pelabuhan Cilamaya.

Apakah memang untuk kepentingan nasional atau semata-mata demi kepentingan pihak lain, misalnya Jepang. Yang jelas, lanjut Budyatna, ngototnya beberapa pihak untuk menggolkan proyek Cilamaya menandakan banyaknya kepentingan . Budyatna sendiri tidak heran dengan fenomena tersebut. Menurutnya, saat ini memang ada kecenderungan para menteri melakukan ”pembangkangan” dan bermain-main sendiri. Hal ini dimungkinkan karena dia menduga banyak titipan di dalam jajaran kabinet Presiden Jokowi.

Desakan agar BPKP segera melakukan pemeriksaan terhadap proyek Cilamaya juga datang dari Ketua Setara Institute Hendardi. Menurutnya, pemeriksaan harus dilakukan agar siapa yang bermain pada proyek tersebut menjadi terang-benderang.

Apalagi, meski diketahui bahwa banyak kepentingan nasional yang bakal menjadi korban, termasuk sektor pertanian dan energi, kesan proyek tersebut sangat dipaksakan juga begitu kuat. ”Ini sangat erat kaitannya dengan kepentingan-kepentingan. Tak ada jalan lain, BPKP harus segera melakukan pemeriksaan,” tegas Hendardi.

Sudarsono