Apindo Siap Dongkrak Ekspor Nasional
Selasa, 14 April 2015 - 10:48 WIB
Apindo Siap Dongkrak Ekspor Nasional
A
A
A
JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) siap mendukung keinginan pemerintah untuk mendongkrak nilai ekspor nasional, terutama ke negaranegara ASEAN.
Kesiapan ini seiring defisitnya neraca perdagangan nonmigas Indonesia terhadap negaranegara dikawasanAsia Tenggara. KetuaUmumApindoHariyadi Sukamdani mengatakan, berdasarkan data ekspor-impor tahun 2014, neraca perdagangan non-migas Indonesia terhadap negara-negara ASEAN masih minus US940 juta. Walau demikian, angka tersebut sebenarnya tidaklah terlalu besar.
“Dengan defisit yang tidak terlalu besar ini harusnya bisa kita selesaikan. Pada 2015 ini di luar migas harusnya bisa surplus,” kata dia seusai penandatanganan nota kesepahaman Apindo dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) di Jakarta kemarin. Hariyadi mengungkapkan, defisit tersebut disebabkan oleh banyak faktor, seperti masalah infrastruktur, pembiayaan ekspor, hingga masalah ketenagakerjaan.
Dia pun menjanjikan akan mengidentifikasi masalah-masalah penghambat ini dalam satu bulan untuk disampaikan kepada pemerintah. Terkait peningkatan ekspor, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia ini berencana mengintensifkan agen-agen pemasaran milik korporasi di negaranegara tujuan ekspor. Menurut dia, korporasi seharusnya tidak hanya mengandalkan perwakilan-perwakilan pemerintah.
“Menurut saya, dari pihak korporasi sendiri belum intensif. Harusnya kita mempunyai kaki tangan di negara-negara tersebut,” ucap dia. Dalam kesempatan yang sama Menteri Perdagangan (Mendag) Rachmat Gobel mengatakan, saat ini Indonesia hanya surplus terhadap tiga negara ASEAN, yaitu Kamboja, Myanmar, dan Filipina.
Dia pun khawatir jika tidak terjadi perbaikan, Indonesia hanya akan menjadi pasar, terutama dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN. Gobel pun meminta kepada Apindo untuk memetakan hambatan-hambatan ekspor untuk disampaikan kepada pemerintah. Langkah ini sangat penting untuk mendongkrak kinerja ekspor tiga kali lipat dalam lima tahun ke depan.
“Kenaikan ekspor 300% harus ada keterlibatan pengusaha. Jangan hanya pemerintah. Karena kalau tidak, maka akan ketinggalan lagi,” ujar Mendag. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (PEN) Kemendag Nus Nuzulia Ishak menegaskan, kerjasamaKemendagdanApindoakanmendorong terwujudnyadaya saingekspordi pasar internasional. “Selain itu, peran aktif Apindo sangat diharapkan guna menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015,” kata Nus.
Dalam menghadapi MEA 2015, Indonesia dituntut dapat menciptakan pengusaha baru. Jumlah pengusaha Indonesia pada 2014 hanya mencapai 1,6% dari total penduduk Indonesia. Angka yang rendah jika dibandingkan dengan negara lain seperti Singapura yang memiliki 7% pengusaha dari total penduduknya, AS memiliki 12%, serta Tiongkok dan Jepang memiliki pengusaha sebesar 10% dari total penduduknya.
Pemerintah dan Apindo menandatangani nota kesepahaman yang terdiri dari enam poin. Yakni, sosialisasi kebijakan pemerintah di sektor perdagangan; identifikasi permasalahan nasional dan internasional; penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dan pengembangan pola kemitraan; fasilitasi preferensi perdagangan; koordinasi peningkatan hubungan dagang dan kerja sama antara pengusaha lokal dan pengusaha luar negeri; dan koordinasi dan penyelenggaraan promosi dagang di dalam dan luar negeri.
Rahmat fiansyah
Kesiapan ini seiring defisitnya neraca perdagangan nonmigas Indonesia terhadap negaranegara dikawasanAsia Tenggara. KetuaUmumApindoHariyadi Sukamdani mengatakan, berdasarkan data ekspor-impor tahun 2014, neraca perdagangan non-migas Indonesia terhadap negara-negara ASEAN masih minus US940 juta. Walau demikian, angka tersebut sebenarnya tidaklah terlalu besar.
“Dengan defisit yang tidak terlalu besar ini harusnya bisa kita selesaikan. Pada 2015 ini di luar migas harusnya bisa surplus,” kata dia seusai penandatanganan nota kesepahaman Apindo dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) di Jakarta kemarin. Hariyadi mengungkapkan, defisit tersebut disebabkan oleh banyak faktor, seperti masalah infrastruktur, pembiayaan ekspor, hingga masalah ketenagakerjaan.
Dia pun menjanjikan akan mengidentifikasi masalah-masalah penghambat ini dalam satu bulan untuk disampaikan kepada pemerintah. Terkait peningkatan ekspor, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia ini berencana mengintensifkan agen-agen pemasaran milik korporasi di negaranegara tujuan ekspor. Menurut dia, korporasi seharusnya tidak hanya mengandalkan perwakilan-perwakilan pemerintah.
“Menurut saya, dari pihak korporasi sendiri belum intensif. Harusnya kita mempunyai kaki tangan di negara-negara tersebut,” ucap dia. Dalam kesempatan yang sama Menteri Perdagangan (Mendag) Rachmat Gobel mengatakan, saat ini Indonesia hanya surplus terhadap tiga negara ASEAN, yaitu Kamboja, Myanmar, dan Filipina.
Dia pun khawatir jika tidak terjadi perbaikan, Indonesia hanya akan menjadi pasar, terutama dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN. Gobel pun meminta kepada Apindo untuk memetakan hambatan-hambatan ekspor untuk disampaikan kepada pemerintah. Langkah ini sangat penting untuk mendongkrak kinerja ekspor tiga kali lipat dalam lima tahun ke depan.
“Kenaikan ekspor 300% harus ada keterlibatan pengusaha. Jangan hanya pemerintah. Karena kalau tidak, maka akan ketinggalan lagi,” ujar Mendag. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (PEN) Kemendag Nus Nuzulia Ishak menegaskan, kerjasamaKemendagdanApindoakanmendorong terwujudnyadaya saingekspordi pasar internasional. “Selain itu, peran aktif Apindo sangat diharapkan guna menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015,” kata Nus.
Dalam menghadapi MEA 2015, Indonesia dituntut dapat menciptakan pengusaha baru. Jumlah pengusaha Indonesia pada 2014 hanya mencapai 1,6% dari total penduduk Indonesia. Angka yang rendah jika dibandingkan dengan negara lain seperti Singapura yang memiliki 7% pengusaha dari total penduduknya, AS memiliki 12%, serta Tiongkok dan Jepang memiliki pengusaha sebesar 10% dari total penduduknya.
Pemerintah dan Apindo menandatangani nota kesepahaman yang terdiri dari enam poin. Yakni, sosialisasi kebijakan pemerintah di sektor perdagangan; identifikasi permasalahan nasional dan internasional; penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dan pengembangan pola kemitraan; fasilitasi preferensi perdagangan; koordinasi peningkatan hubungan dagang dan kerja sama antara pengusaha lokal dan pengusaha luar negeri; dan koordinasi dan penyelenggaraan promosi dagang di dalam dan luar negeri.
Rahmat fiansyah
(bbg)
