Subsidi Langsung Elpiji 3 Kg Tambah Beban Rakyat
Subsidi Langsung Elpiji 3 Kg Tambah Beban Rakyat
A
A
A
JAKARTA - Pengamat menilai rencana subsidi langsung elpiji 3 kilogram (kg) melalui Program Kartu Indonesia Sejahtera (PKIS) tanpa jaminan harga di seluruh Indonesia hanya akan menambah beban rakyat.
Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria mengatakan, saat ini yang diperlukan masyarakat adalah jaminan harga dan pasokan elpiji 3 kg, bukan pengalihan subsidi langsung melalui PKIS.
Pemerintah, lanjut dia, seharusnya lebih menekankan jaminan ketersediaan elpiji 3 kg sehingga dapat diperoleh dengan mudah dan terjangkau masyarakat kurang mampu.
"Jika tidak, subsidi langsung melalui PKIS hanya akan menambah beban masyarakat. Di samping itu masalah beban subsidi tidak selesai," ujarnya, di Jakarta, Selasa (14/4/2015).
Sofyano memandang, persoalan mendasar bagi masyarakat adalah harga beli tidak sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah (Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral/ESDM dan bupati/walikota).
Sementara bagi pemerintah permasalahan elpiji nyaris selalu dilihat dari sudut beban subsidi yang terus meningkat dari tahun ke tahun, sehingga dianggap memberatkan anggaran.
"Kebijakan pemberian subsidi langsung elpiji 3 kg tanpa menata ulang distribusi dan mengatur HET hanya akan mengalihkan beban subsidi kepada masyarakat," tegasnya.
Menurut Sofyano, kebijakan yang tepat adalah pemerintah menaikkan harga elpiji 3 kg dibarengi jaminan HET elpiji 3 kg yang berlaku sama di seluruh wilayah Indonesia, seperti harga BBM yang berlaku sama di seluruh SPBU. Hal itu dinilai sebagai langkah tepat untuk menekan subsidi daripada mengambil kebijakan subsidi langsung melalui PKIS.
"Sepanjang pemerintah mampu menjamin HET, masyarakat pengguna elpiji 3 kg diyakini tidak akan bereaksi keras jika harga elpiji 3 kg dinaikkan," tandasnya.
Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria mengatakan, saat ini yang diperlukan masyarakat adalah jaminan harga dan pasokan elpiji 3 kg, bukan pengalihan subsidi langsung melalui PKIS.
Pemerintah, lanjut dia, seharusnya lebih menekankan jaminan ketersediaan elpiji 3 kg sehingga dapat diperoleh dengan mudah dan terjangkau masyarakat kurang mampu.
"Jika tidak, subsidi langsung melalui PKIS hanya akan menambah beban masyarakat. Di samping itu masalah beban subsidi tidak selesai," ujarnya, di Jakarta, Selasa (14/4/2015).
Sofyano memandang, persoalan mendasar bagi masyarakat adalah harga beli tidak sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah (Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral/ESDM dan bupati/walikota).
Sementara bagi pemerintah permasalahan elpiji nyaris selalu dilihat dari sudut beban subsidi yang terus meningkat dari tahun ke tahun, sehingga dianggap memberatkan anggaran.
"Kebijakan pemberian subsidi langsung elpiji 3 kg tanpa menata ulang distribusi dan mengatur HET hanya akan mengalihkan beban subsidi kepada masyarakat," tegasnya.
Menurut Sofyano, kebijakan yang tepat adalah pemerintah menaikkan harga elpiji 3 kg dibarengi jaminan HET elpiji 3 kg yang berlaku sama di seluruh wilayah Indonesia, seperti harga BBM yang berlaku sama di seluruh SPBU. Hal itu dinilai sebagai langkah tepat untuk menekan subsidi daripada mengambil kebijakan subsidi langsung melalui PKIS.
"Sepanjang pemerintah mampu menjamin HET, masyarakat pengguna elpiji 3 kg diyakini tidak akan bereaksi keras jika harga elpiji 3 kg dinaikkan," tandasnya.
(dmd)
Explore More