Kebijakan Bebas Visa Dorong Sektor Pariwisata
Kebijakan Bebas Visa Dorong Sektor Pariwisata
A
A
A
JAKARTA - Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia menilai, kebijakan bebas visa bagi 30 negara untuk kunjungan wisata ke Indonesia merupakan satu langkah penting karena dapat mendorong pertumbuhan sektor pariwisata.
Selama ini sektor pariwisata memang cenderung tumbuh linier dan tertinggal dari banyak negara lain termasuk negara-negara tetangga di ASEAN.
"Kebijakan ini diharapkan akan dapat menarik lebih banyak jumlah wisatawan dari negara-negara tersebut untuk berkunjung ke Indonesia, sehingga dapat mendongkrak penerimaan devisa negara," ujar Direktur Eksekutif CORE Indonesia Hendri Saparini di Jakarta, Selasa (21/4/2015).
Dia melanjutkan, pariwisata memang telah ditetapkan sebagai sektor prioritas pendorong ekonomi oleh pemerintahan Jokowi-JK.
Bahkan, dalam RPJMN 2015-2019 pun pemerintah telah menetapkan target kunjungan wisatawan mancanegara hingga 20 juta pada 2019. Namun, hingga saat ini belum ada suatu peta jalan (roadmap) yang jelas terkait strategi pengembangan sektor pariwisata dalam lima tahun ke depan untuk mencapai target tersebut.
Hendri menuturkan, percepatan pertumbuhan sektor pariwisata akan dapat mengatasi defisit neraca jasa yang menjadi salah pemicu defisit neraca transaksi berjalan Indonesia selama ini.
Namun, untuk dapat meredam defisit neraca jasa, pertumbuhan sektor pariwisata harus didorong lebih cepat, tidak sekadar mengikuti tren pertumbuhan linier seperti yang terjadi selama ini.
"Jika pemerintah tidak melakukan perubahan secara fundamental dalam menangani sektor pariwisata dan secara aktif melakukan terobosan-terobosan baru, maka kami memperkirakan jumlah kunjungan wisman pada 2019 hanya akan mencapai 14 juta orang, jauh berada di bawah target 20 juta orang dalam RPJMN 2015-2019," tandasnya.
Selama ini sektor pariwisata memang cenderung tumbuh linier dan tertinggal dari banyak negara lain termasuk negara-negara tetangga di ASEAN.
"Kebijakan ini diharapkan akan dapat menarik lebih banyak jumlah wisatawan dari negara-negara tersebut untuk berkunjung ke Indonesia, sehingga dapat mendongkrak penerimaan devisa negara," ujar Direktur Eksekutif CORE Indonesia Hendri Saparini di Jakarta, Selasa (21/4/2015).
Dia melanjutkan, pariwisata memang telah ditetapkan sebagai sektor prioritas pendorong ekonomi oleh pemerintahan Jokowi-JK.
Bahkan, dalam RPJMN 2015-2019 pun pemerintah telah menetapkan target kunjungan wisatawan mancanegara hingga 20 juta pada 2019. Namun, hingga saat ini belum ada suatu peta jalan (roadmap) yang jelas terkait strategi pengembangan sektor pariwisata dalam lima tahun ke depan untuk mencapai target tersebut.
Hendri menuturkan, percepatan pertumbuhan sektor pariwisata akan dapat mengatasi defisit neraca jasa yang menjadi salah pemicu defisit neraca transaksi berjalan Indonesia selama ini.
Namun, untuk dapat meredam defisit neraca jasa, pertumbuhan sektor pariwisata harus didorong lebih cepat, tidak sekadar mengikuti tren pertumbuhan linier seperti yang terjadi selama ini.
"Jika pemerintah tidak melakukan perubahan secara fundamental dalam menangani sektor pariwisata dan secara aktif melakukan terobosan-terobosan baru, maka kami memperkirakan jumlah kunjungan wisman pada 2019 hanya akan mencapai 14 juta orang, jauh berada di bawah target 20 juta orang dalam RPJMN 2015-2019," tandasnya.
(izz)
Explore More