Indonesia Semestinya Lebih Konkret Dorong Ekonomi
Minggu, 26 April 2015 - 16:16 WIB
Indonesia Semestinya Lebih Konkret Dorong Ekonomi
A
A
A
JAKARTA - Center of Reform on Economics (CORE) memandang dalam peringatan Konferensi Asia Afrika (KAA) Ke-60 pekan lalu, selain memperkuat kerja sama di bidang politik, Indonesia semestinya berperan lebih besar dan konkret dalam dorong ekonomi. Di antara peran strategis yang dapat dijalankan adalah mendorong kerja sama perdagangan lebih berkeadilan (fair trade).
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Hendri Saparini mengatakan, ini merupakan langkah penting untuk memperbaiki kondisi perekonomian bagi negara-negara berkembang dan terbelakang di kawasan Asia-Afika.
"Karena praktik-praktik perdagangan yang tidak adil masih banyak dan sering dilakukan oleh negara-negara maju yang banyak merugikan negara berkembang," ujarnya, Minggu (26/4/2015).
Sebagai contoh, lanjut Hendri, pada saat negara-negara berkembang didesak untuk mengurangi hambatan perdagangan baik dalam bentuk tarif maupun non-tarif, WTO malah membiarkan negara-negara maju menjalankan kebijakan proteksionis.
Menurutnya, subsidi pertanian di negara-negara maju telah membuat para petani di negara-negara berkembang terutama di kawasan Afrika kesulitan bersaing di pasar global dan juga di pasar domestik negara mereka sendiri.
Selain itu, terdapat beberapa permasalahan penting yang sangat krusial untuk dibahas, antara lain lemahnya daya tawar negara-negara berkembang, terlebih lagi negara-negara miskin dalam negosiasi perdagangan internasional, rumitnya prosedur dan mahalnya biaya hukum penyelesaian sengketa perdagangan yang sangat menyulitkan negara-negara miskin untuk membuat pengaduan.
"Pengalaman panjang Indonesia dalam mengentaskan kemiskinan dan mampu menekan jumlah orang miskin dari 54 juta orang pada 1976 menjadi 11 juta pada 2014 juga dapat dibagi kepada negara-negara Afrika yang hingga saat ini tingkat kemiskinannya di atas 50%dari total penduduk," terangnya.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Hendri Saparini mengatakan, ini merupakan langkah penting untuk memperbaiki kondisi perekonomian bagi negara-negara berkembang dan terbelakang di kawasan Asia-Afika.
"Karena praktik-praktik perdagangan yang tidak adil masih banyak dan sering dilakukan oleh negara-negara maju yang banyak merugikan negara berkembang," ujarnya, Minggu (26/4/2015).
Sebagai contoh, lanjut Hendri, pada saat negara-negara berkembang didesak untuk mengurangi hambatan perdagangan baik dalam bentuk tarif maupun non-tarif, WTO malah membiarkan negara-negara maju menjalankan kebijakan proteksionis.
Menurutnya, subsidi pertanian di negara-negara maju telah membuat para petani di negara-negara berkembang terutama di kawasan Afrika kesulitan bersaing di pasar global dan juga di pasar domestik negara mereka sendiri.
Selain itu, terdapat beberapa permasalahan penting yang sangat krusial untuk dibahas, antara lain lemahnya daya tawar negara-negara berkembang, terlebih lagi negara-negara miskin dalam negosiasi perdagangan internasional, rumitnya prosedur dan mahalnya biaya hukum penyelesaian sengketa perdagangan yang sangat menyulitkan negara-negara miskin untuk membuat pengaduan.
"Pengalaman panjang Indonesia dalam mengentaskan kemiskinan dan mampu menekan jumlah orang miskin dari 54 juta orang pada 1976 menjadi 11 juta pada 2014 juga dapat dibagi kepada negara-negara Afrika yang hingga saat ini tingkat kemiskinannya di atas 50%dari total penduduk," terangnya.
(dmd)
Lihat Juga :
