Cirebon Ideal Gantikan Cilamaya

JAKARTA - Di antara sejumlah lokasi yang mengemuka sebagai pengganti Pelabuhan Cilamaya, Karawang, Jawa Barat, wilayah Cirebon dianggap paling ideal untuk pengembangan pelabuhan berskala besar.

Selain bisa menekan biaya logistik, Cirebon akan memiliki daya dukung dalam pengembangan wilayah industri ke arah timur seiring mulai banyaknya relokasi industri dari wilayah barat. ”Jika Cirebon dijadikan pengganti Cilamaya, akan mendukung pengembangan industri tersebut.

Ke arah barat tetap dilayani Tanjung Priok, sedangkan arah timur oleh Cirebon,” kata Peneliti dari Lembaga Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Ekonomi (LP3E) Kamar Dagang dan Industri Indonesia Ina Primiana melalui keterangan tertulisnya di Jakarta kemarin. Dia menambahkan, pembagian beban industri tersebut dinilai sangat mendesak.

Pasalnya, di Jawa Barat hingga saat ini belum terdapat pelabuhan untuk kebutuhan ekspor impor. Kondisi ini tentu ironis karena 50% industri nasional berada di Jawa Barat. Dengan adanya relokasi industri ke arah timur, lanjut Ina, akan semakin memperjelas bahwa perlu distribusi beban demi mengatasi kapasitas Tanjung Priok yang selama ini sudah overload.

Selain mendukung pengembangan industri ke timur, keberadaan Pelabuhan Cirebon juga bisa menekan biaya logistik dan menurunkan biaya perawatan jalan Pantura. Hal ini tentu menguntungkan karena jalur pantura dikenal kerap mengalami kerusakan akibat harus menanggung beban yang besar. Menurut Ina, ada beberapa faktor yang membuat Cirebon dinilai paling ideal.

Yang paling utama adalah saat ini di daerah tersebut sudah terdapat pelabuhan. Sehingga, pembangunan pelabuhan bertaraf internasional tidak perlu dimulai dari nol. ”Yang diperlukan hanya pengembangan dan pendalaman sehingga anggaran yang dibutuhkan tidak terlalu besar. Dengan pengembangan tersebut, realisasi pembangunan juga bisa dipercepat tanpa perlu menunggu 2023,” katanya.

Selain itu, Cirebon didukung infrastruktur lain. Pertama, akses jalan tol. Kedua, jalur kereta api. Ketiga, bandara internasional Kertajati yang akan dibangun. ”Dengan infrastruktur pendukung tersebut, selain akses lebih lancar, biaya logistik juga bisa ditekan,” kata Ina yang juga guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran (Unpad) ini.

Sementara, pengamat politik Arbi Sanit mendesak agar pemerintah segera memutuskan pengganti Cilamaya. Dengan demikian, tidak akan ada kesan bahwa proyek tersebut merupakan pesanan politik tertentu, juga untuk menghilangkan kesan bahwa pemerintah tidak kompak dan tidak tegas.

”Entah itu Cirebon atau lokasi mana pun, yang penting keputusan harus diambil sesegera mungkin,” lanjutnya. Jika dibiarkan berlarut-larut, kondisi tersebut dikhawatirkan bisa menurunkan wibawa pemerintah.

Yanto kusdiantono