65% Dana Pensiun BUMN Bermasalah, Ternyata Ini Penyebabnya
Selasa, 24 Januari 2023 - 17:55 WIB
Sebanyak 65% dana pensiun (dapen) BUMN disinyalir bermasalah. Foto/Ilustrasi
JAKARTA - Sebanyak 65% dana pensiun (dapen) BUMN disinyalir bermasalah. Salah satu penyebab adalah pengelolaannya yang dilakukan oleh pensiunan yang tidak paham mekanisme investasi.
Wakil Menteri BUMN I, Pahala Nugraha Mansury mengatakan, banyak para pensiunan BUMN yang bukan ahlinya justru dipercaya untuk mengelola dana pensiun perusahaan.
"Banyak (para pensiun), masalahnya bukan pensiunan, tapi apakah dikelola oleh orang-orang yang punya keahlian untuk itu," ujarnya saat ditemui di Gedung Nusantara II DPR, Selasa (24/1/2023).
Pembenahan dapen BUMN menjadi salah satu fokus Kementerian BUMN saat ini. Menurut Pahala, transformasi dana investasi para karyawan perusahaan pelat merah perlu dilakukan agar tidak terjadi penyelewengan atau kecurangan.
Salah satu hal yang disoroti adalah sistem pengelolaannya. Dengan adanya transformasi tersebut, Pahala berharap dapen bisa dikelola oleh para ahli.
"Jangan sampai dikelola oleh, mohon maaf, misalnya para pensiunan yang tidak memahami juga investasi. Itu arahan utamanya seperti itu, dan bagaimana bisa membijaki arahan investasi. Kebijakan dapen dan memang betul-betul sesuai dengan perspektifnya lah," tuturnya.
Wakil Menteri BUMN I, Pahala Nugraha Mansury mengatakan, banyak para pensiunan BUMN yang bukan ahlinya justru dipercaya untuk mengelola dana pensiun perusahaan.
"Banyak (para pensiun), masalahnya bukan pensiunan, tapi apakah dikelola oleh orang-orang yang punya keahlian untuk itu," ujarnya saat ditemui di Gedung Nusantara II DPR, Selasa (24/1/2023).
Pembenahan dapen BUMN menjadi salah satu fokus Kementerian BUMN saat ini. Menurut Pahala, transformasi dana investasi para karyawan perusahaan pelat merah perlu dilakukan agar tidak terjadi penyelewengan atau kecurangan.
Salah satu hal yang disoroti adalah sistem pengelolaannya. Dengan adanya transformasi tersebut, Pahala berharap dapen bisa dikelola oleh para ahli.
"Jangan sampai dikelola oleh, mohon maaf, misalnya para pensiunan yang tidak memahami juga investasi. Itu arahan utamanya seperti itu, dan bagaimana bisa membijaki arahan investasi. Kebijakan dapen dan memang betul-betul sesuai dengan perspektifnya lah," tuturnya.
Lihat Juga :