Harta Orang Terkaya Asia Raib Rp1.800 Triliun Bikin India Oleng, Jokowi: Hati-hati!
Senin, 06 Februari 2023 - 11:10 WIB
Jokowi menekankan pentingnya pengawasan agar tidak terulang kejadian seperti Adani Group di India yang rugi USD120 miliar dan menggoyahkan ekonomi India. Ilustrasi foto/pexels/pixabay
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan bahwa semua pihak khususnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus bekerja secara detail serta menyeimbangkan antara makro ekonomi dan mikro. Tujuannya agar perekonomian bisa berlangsung stabil dan keamanan terjamin.
Hal itu ditekankan Jokowi dalam sambutannya pada pertemuan Industri Jasa Keuangan Tahun 2023 pagi hari ini. "Kita ini nggak bisa sekarang kerjanya makro. Makro iya, mikro harus detail dicek satu-satu," tegas Jokowi dalam sambutan yang disiarkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (6/2/2023).
Dia lantas menyebut sebuah peristiwa besar di India yang menimpa Adani Group, perusahaan milik miliarder India yang juga orang terkaya se-Asia, Gautam Adani. Jokowi pun meminta kejadian yang dialami konglomerat terbesar kedua di India itu bisa menjadi pembelajaran.
"Hati-hati ada peristiwa besar minggu kemarin Adani di India. Makronya negara bagus, mikronya ada masalah. Mikro hanya satu perusahaan, Adani, kehilangan USD 120 miliar, ilang. Langsung dirupiahkan Rp1.800 triliun. Hati-hati mengenai ini," tandas Kepala Negara.
Presiden pun menekankan pentingnya pengawasan oleh OJK agar tidak terulang kejadian seperti Adani, di mana kerugian yang dialami Adani merembet kemana-mana dan menghilangkan seperempat Produk Domestik Bruto (PDB) Negeri Bollywood.
"Pengawasan, pengawasan, pengawasan. Jangan sampai ada yang lolos seperti itu karena ‘goreng-gorengan’ Rp1.800 triliun. Itu seperempatnya PDB India hilang, yang terjadi apa? capital outflow. Semua keluar, Rupee jatuh. Hati-hati mengenai ini, padahal kondisi makronya bagus," tutur Jokowi.
Di sisi lain, presiden juga menekankan bahwa masyarakat memerlukan perlindungan yang pasti terhadap produk jasa keuangan. Mulai dari asuransi hingga pinjaman online (pinjol) yang kian marak.
"Mengenai perlindungan, saya melihat masyarakat memerlukan perlindungan yang pasti terhadap produk jasa keuangan. Baik itu yang namanya asuransi, yang namanya pinjaman online, yang namanya investasi, yang namanya tour haji dan umrah, betul-betul pengawasannya harus detail," pinta Jokowi.
Hal itu ditekankan Jokowi dalam sambutannya pada pertemuan Industri Jasa Keuangan Tahun 2023 pagi hari ini. "Kita ini nggak bisa sekarang kerjanya makro. Makro iya, mikro harus detail dicek satu-satu," tegas Jokowi dalam sambutan yang disiarkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (6/2/2023).
Dia lantas menyebut sebuah peristiwa besar di India yang menimpa Adani Group, perusahaan milik miliarder India yang juga orang terkaya se-Asia, Gautam Adani. Jokowi pun meminta kejadian yang dialami konglomerat terbesar kedua di India itu bisa menjadi pembelajaran.
"Hati-hati ada peristiwa besar minggu kemarin Adani di India. Makronya negara bagus, mikronya ada masalah. Mikro hanya satu perusahaan, Adani, kehilangan USD 120 miliar, ilang. Langsung dirupiahkan Rp1.800 triliun. Hati-hati mengenai ini," tandas Kepala Negara.
Baca Juga
Presiden pun menekankan pentingnya pengawasan oleh OJK agar tidak terulang kejadian seperti Adani, di mana kerugian yang dialami Adani merembet kemana-mana dan menghilangkan seperempat Produk Domestik Bruto (PDB) Negeri Bollywood.
"Pengawasan, pengawasan, pengawasan. Jangan sampai ada yang lolos seperti itu karena ‘goreng-gorengan’ Rp1.800 triliun. Itu seperempatnya PDB India hilang, yang terjadi apa? capital outflow. Semua keluar, Rupee jatuh. Hati-hati mengenai ini, padahal kondisi makronya bagus," tutur Jokowi.
Di sisi lain, presiden juga menekankan bahwa masyarakat memerlukan perlindungan yang pasti terhadap produk jasa keuangan. Mulai dari asuransi hingga pinjaman online (pinjol) yang kian marak.
"Mengenai perlindungan, saya melihat masyarakat memerlukan perlindungan yang pasti terhadap produk jasa keuangan. Baik itu yang namanya asuransi, yang namanya pinjaman online, yang namanya investasi, yang namanya tour haji dan umrah, betul-betul pengawasannya harus detail," pinta Jokowi.
(ind)
tulis komentar anda