Kemensos Bisa Tiru Sistem Canggih China untuk Salurkan Subsidi
Rabu, 15 Juli 2020 - 15:13 WIB
Foto/ilustrasi/SINDOnews
JAKARTA - Badan Anggaran (Banggar) sepakat akan menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola Kementerian Sosial (Kemensos) menjadi acuan pemberian bantuan sosial (bansos) serta subsidi energi, khususnya listrik dan gas 3kg.
Pimpinan Banggar DPR, Said Abdullah, mengatakan pemerintah harus menjamin DTKS selalu ter-update jika ada perubahan data, baik secara detik, menit, maupun jam.
"Bagaimana caranya Kemensos punya DTKS itu uptodate, valid, aktual, dan realtime," kata Said di ruang rapat Banggar DPR, Jakarta, Rabu (15/7/2020).
Said meminta Menteri Sosial Juliari Batubara untuk berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian ESDM dalam mengelola data 40% masyarakat yang masuk dalam kelompok paling bawah, alias miskin.
"Pak Mensos, pemerintah komitmen tidak bergeser untuk melakukan penguatan pemberdayaan perlindungan sosial dengan basis 40% masyarakat ke bawah," ujarnya.
Dia melanjutkan, kelemahan DTKS yang sekarang sudah saatnya diperbaiki secara bersama-sama. Maka itu,Mensos berkewajiban berkoordinasi dengan Kemendagri.
Said kemudian memberi contoh sistem data canggih yang dikelola oleh Pemerintah China. Sistem tersebut mampu mendeteksi perubahan sosial di masyarakat.
"Sistem tersebut bisa menginformasikan masyarakat yang belum menyelesaikan masa karantina saat pandemi Covid-19," tandasnya.
Pimpinan Banggar DPR, Said Abdullah, mengatakan pemerintah harus menjamin DTKS selalu ter-update jika ada perubahan data, baik secara detik, menit, maupun jam.
"Bagaimana caranya Kemensos punya DTKS itu uptodate, valid, aktual, dan realtime," kata Said di ruang rapat Banggar DPR, Jakarta, Rabu (15/7/2020).
Said meminta Menteri Sosial Juliari Batubara untuk berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian ESDM dalam mengelola data 40% masyarakat yang masuk dalam kelompok paling bawah, alias miskin.
"Pak Mensos, pemerintah komitmen tidak bergeser untuk melakukan penguatan pemberdayaan perlindungan sosial dengan basis 40% masyarakat ke bawah," ujarnya.
Dia melanjutkan, kelemahan DTKS yang sekarang sudah saatnya diperbaiki secara bersama-sama. Maka itu,Mensos berkewajiban berkoordinasi dengan Kemendagri.
Said kemudian memberi contoh sistem data canggih yang dikelola oleh Pemerintah China. Sistem tersebut mampu mendeteksi perubahan sosial di masyarakat.
"Sistem tersebut bisa menginformasikan masyarakat yang belum menyelesaikan masa karantina saat pandemi Covid-19," tandasnya.
(uka)
tulis komentar anda